Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta dan DPRD DKI telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 Rp82,5 triliun.
Anggaran ini akan diprioritaskan pada 3 program, di antaranya, penanggulangan banjir, pemulihan ekonomi, dan penanggulangan covid-19.
“Selain itu juga tentunya kita minta kepada masyarakat agar dukungan kepada DPRD dan eksekutif terkait dengan apa yang kita lakukan nanti di tahun 2021. Karena kita harus menghadapi masalah-masalah yang belum pernah kita hadapi seperti musibah covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD DKI, Misan Samsuri di DPRD DKI, Jumat (27/11).
Penbahasan detail mengenai APBD 2021 ini akan mulai dibahas pada Senin (30/11). Untuk selanjutnya ditargetkan rapat paripurna APBD 2021 pada 7 Desember. Setelah itu baru akan dilakukan pengesahan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembahasan APBD 2021 akan mementingkan masyarakat.
Menurutnya, dalam APBD akan dibahas sejumlah program yang sudah direncanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia memastikan program-program ini sudah dibahas dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi untuk rakyat.
“Tidak ada program yang ujug-ujug datang, semua program untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Semua program ada jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang,” jelasnya.
Ariza, sapaan karibnya, mengakui banyak program di APBD 2021 yang mengalami penyesuaian karena covid-19. Meski begitu, pihaknya meyakini bisa merealisasikan seluruh program dalam APBD 2021 ini.
“Kita wujudkan dan realisasikan bagi masyaraat Jakarta. Terutama di masa pandemi covid-19 ini yang kita tahu ini merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya kita warga Jakarta tapi di seluruh kota belahan dunia lainya,” tandas politisi Gerindra itu. (OL-8)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved