Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMPROV DKI Jakarta dan DPRD DKI telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 Rp82,5 triliun.
Anggaran ini akan diprioritaskan pada 3 program, di antaranya, penanggulangan banjir, pemulihan ekonomi, dan penanggulangan covid-19.
“Selain itu juga tentunya kita minta kepada masyarakat agar dukungan kepada DPRD dan eksekutif terkait dengan apa yang kita lakukan nanti di tahun 2021. Karena kita harus menghadapi masalah-masalah yang belum pernah kita hadapi seperti musibah covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD DKI, Misan Samsuri di DPRD DKI, Jumat (27/11).
Penbahasan detail mengenai APBD 2021 ini akan mulai dibahas pada Senin (30/11). Untuk selanjutnya ditargetkan rapat paripurna APBD 2021 pada 7 Desember. Setelah itu baru akan dilakukan pengesahan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembahasan APBD 2021 akan mementingkan masyarakat.
Menurutnya, dalam APBD akan dibahas sejumlah program yang sudah direncanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia memastikan program-program ini sudah dibahas dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi untuk rakyat.
“Tidak ada program yang ujug-ujug datang, semua program untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Semua program ada jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang,” jelasnya.
Ariza, sapaan karibnya, mengakui banyak program di APBD 2021 yang mengalami penyesuaian karena covid-19. Meski begitu, pihaknya meyakini bisa merealisasikan seluruh program dalam APBD 2021 ini.
“Kita wujudkan dan realisasikan bagi masyaraat Jakarta. Terutama di masa pandemi covid-19 ini yang kita tahu ini merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya kita warga Jakarta tapi di seluruh kota belahan dunia lainya,” tandas politisi Gerindra itu. (OL-8)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved