Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOMISI E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyepakati alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta sebesar Rp853 miliar.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021, anggaran itu khusus diperuntukan bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan itu perlu dilakukan, karena banyak masyarakat yang terdampak covid-19 dan tidak mampu menyekolahkan anaknya.
“Pada 2021, kita masih mengalami pandemi yang berdampak pada kekuatan ekonomi warga DKI. Dinas Pendidikan harus tetap memberikan pelayanan terbaik, yang dapat merangkul seluruh masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).
Baca juga: BSNP Siapkan Standar Nasional PJJ dan PAUD
Anggara pun mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan DKI, yang mengusulkan penambahan anggaran BOS. Menyusul banyaknya siswa terdampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum lama ini.
“Dana bantuan itu kita anggarkan untuk masyarakat yang tertolak masuk negeri dan harus bersekolah di swasta. Kita bantu uang pangkalnya, sehingga kualitas pendidikan bisa merata,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana siap menjalankan seluruh program strategis yang diusulkan, demi meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota.
Baca juga: Bus Sekolah di DKI Sudah Evakuasi 4.303 Pasien Covid-19
“Kita mulai transportasi pendidikan dengan melaksanakan seluruh program secara bertahap. Kita juga coba mengisi program melalui postur anggaran yang sudah tersedia,” tutur Nahdiana.
Salah satu program strategis yang dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat ialah layanan untuk kaum disabilitas bersekolah. Berikut, membuat program untuk peserta didik yang mencapai usia non-sekolah, namun belum sempat mengenyam pendidikan secara baik.(OL-11)
PENDIDIKAN ialah kunci kemajuan bangsa, tapi di tengah tuntutan globalisasi, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Kisah Reni, Mitra ShopeeFood dari Yogyakarta, yang temukan keseimbangan antara peran ibu dan penghasilan demi wujudkan mimpi anak-anaknya.
Beasiswa zakat untuk santri bantu tingkatkan akses pendidikan tinggi dan SDM unggul. Strategi jangka panjang wujudkan Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan transformasi USNI juga tidak lepas dari pemahaman terhadap mahasiswa yang menjadi subjek utama, yaitu Gen Z yang dikenal penuh semangat dan punya impian besar.
PENDIDIKAN adalah hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved