Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
RANCANGAN Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI Jakarta 2021 masuk dalam tahap pembahasan. Target pengesahannya adalah pekan depan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, hari ini, Kamis (3/12), Badan Anggaran (Banggar) akan melakukan pembahasan bersama seluruh komisi. Besok, rapat pemimpin gabungan (rapimgab) dilaksanakan.
"Hari Jumat, rapimgab untuk penelitian akhir terhadap pointer APBD. Hari Senin (7 Desember 2021), paripurna," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (2/12).
Baca juga: Dituduh Bohongi Publik, PSI Tantang Buka Notulensi Rapat RKT 2021
Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan jawaban, lalu permintaan persetujuan DPRD secara lisan. Kemudian, dokumen diserahkan pada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Nanti, Mendagri mengevaluasi, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai aturan," tambah dia.
Raperda APBD DKI Jakarta 2021 disepakati sebesar Rp82,5 triliun. Ada peningkatan 30,4% dibandingkan Perubahan APBD 2020.
"Penyusunan APBD 2021 masih terfokus pada penanganan pandemi covid-19," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Sidang Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, 26 November lalu. (OL-1)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Fakta mengkhawatirkan mengenai infiltrasi narkoba yang kini telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari perkantoran, instansi pemerintahan, hingga lembaga pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika di Jakarta.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
DPRD memaksakan pembahasan Raperda KTR di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini diusulkan Pemkot bersama DPRD sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sekaligus menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan zaman.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved