Dituduh Bohongi Publik, PSI Tantang Buka Notulensi Rapat RKT 2021

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dikritik Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta lantaran melakukan manuver politik dengan membohongi publik.

PSI membuat pernyataan tidak menyetujui kenaikan pendapatan anggota dewan di 2021. Namun, Golkar dan fraksi lain menyebut PSI telah menandatangi Rancangan Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang di dalamnya terkait kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Jakarta PSI Michael Victor Sianipar menyatakan berani membuka notulensi rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait RKT 2021.

Baca juga: Covid-19 DKI Disorot Jokowi, DPRD Minta ada Konsistensi Kebijakan

Ia meminta publik melihat perdebatan di dalam rapat. Karena PSI mengklaim harus mempertimbangkan asas kewajaran dan kepantasan dalam penyusunan RKT di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi.

“Kalau itu coba dibuka saja notulensinya, kita lihat perdebatannya seperti apa. Kami dari partai selalu mengatakan pada fraksi bahwa PSI selalu mengingatkan penyusunan anggaran termasuk RKT harus mempertimbangkan asas kewajaran dan kepantasan di tengah pandemik dan kesulitan ekonomi,” kata Michael saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Lebih lanjut dipaparkannya, segala keputusan Fraksi PSI di DPRD terkait isu strategis seperti anggaran dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPW. Hasil komunikasi tersebut, disampaikan ke dalam Rapat Paripurna.

“Jadi kalau ditanya sikap PSI gimana ya dari Rapat Paripurna itu,” jelasnya.

“Dalam rapat internal, kami mempertimbangkan dan melihat semua hasil pembahasan dan kami ingatkan prinsip PSI seperti apa. Dari rapat (internal) tersebut, kami laporkan ke DPP, bahkan ketua umum kami, Bro Giring, juga mengikuti proses ini karena anggaran yang besar. Kami putuskan anggaran itu gak pantas, jadi kami tolak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut Fraksi PSI membohongi masyarakat. Kebohongan itu dibuat ketika PSI menolak usulan kenaikan pendapatan anggota dewan.

Menurut dia, dalam Pansus Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 yang membahas rencana kerja dan anggarannya serta nilai gaji dan tunjangan, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo justru menyetujuinya. (OL-1)