Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Meski pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan UKT, Agus pun menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.
MESKI ada efisiensi anggaran, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membatalkan pemangkasan anggaran beasiswa untuk mahasiswa.
EFISIENSI anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai dapat mengancam masa depan mahasiswa.
PERMASALAHAN kesejahteraan guru masih menggunung, salah satunya seperti pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun kini masih terjadi masalah.
ANGGOTA Badan Legislasi DPR, I Nyoman Parta minta efisiensi anggaran pendidikan tidak berdampak pada pelayanan pendidikan anak-anak sekolah.
Pemerintah harus serius terhadap amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran atau APBN 2025.
Bantuan pemerintah untuk pembangunan sosial, dalam hal ini pendidikan, harus dijalankan oleh satu instansi agar data yang ada tidak saling tumpang tindih.
EFEKTIVITAS pemanfaatan anggaran pendidikan harus benar-benar dikedepankan di tengah upaya restrukturisasi kelembagaan kementerian di sektor pendidikan.
Selama 5 tahun terakhir, protes dan pro-kontra akibat gagal PPDB yang mengakibatkan sekolah di swasta yang berbayar mahal dan biaya UKT selalu mewarnai setiap tahun.
Pemerintahan ke depan harus memiliki data yang terintegrasi terkait dengan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah. Hal itu dilakukan demi perbaikan wajah pendidikan di Indonesia.
Pada usia 5 tahun, sesuai hasil penelitian, seorang anak yang mengikuti PAUD akan berprestasi lebih baik di sekolah, lebih percaya diri, bahkan kelak menjadi warga negara yang produktif.
Tidak memadainya anggaran pendidikan menyebabkan tidak berkualitasnya sumber daya manusia Indonesia.
Persoalan anggaran pendidikan saat ini memerlukan redistribusi yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintahan baru nantinya.
Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut jika dilihat angkanya di 2024 mencapai Rp665 triliun bahkan pada 2025 naik menjadi Rp722 triliun.
Beberapa kalangan bahkan menganggap, defisit ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah transisi masa pemerintahan.
Hal ini berpotensi mempengaruhi program-program pendidikan, kualitas guru, infrastruktur, dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved