Persoalan Kesejahteraan Guru masih Menggunung

PERMASALAHAN kesejahteraan guru masih menggunung, salah satunya seperti pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun kini masih terjadi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa masih adanya permasalahan dalam pengangkatan PPPK. 

"Saat periode lalu kami menyelesaikan pengangkatan PPPK, ternyata masih ada persoalan yang mengikuti. Ini membuktikan bahwa solusi tidak hanya berhenti di tahap pengangkatan, tetapi juga harus ada keberlanjutan kebijakan," kata Esti dalam RDPU di Senayan,Jakarta, Kamis (6/2).

Berbagai persoalan masih membayangi dunia pendidikan, khususnya terkait regulasi, kesejahteraan guru, serta kepastian status tenaga pendidik. Apalagi membaca postur anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN atau sekitar Rp724 triliun, di mana Rp347 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah guna sektor pendidikan.

Baca juga : Perbaiki Kualitas Pendidikan Indonesia, Komisi X: Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen

"Ini potret pendidikan kita yang membutuhkan keseriusan bersama. Komitmen Presiden sudah jelas, beliau peduli terhadap pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah maupun kesejahteraan guru, baik negeri maupun swasta," ujarnya.

Permasalahan fasilitas sekolah

Senada dengan itu Anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, menyoroti bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya terkait kesejahteraan guru, tetapi juga menyangkut fasilitas sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

"Banyak hal yang harus dibenahi. Ini baru dari sisi guru, belum lagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya sangat minim. Hari Senin, kami akan bertemu dengan Mendikdasmen, jadi aspirasi ini akan kami sampaikan langsung," ungkapnya.

Komisi X DPR RI memastikan akan terus menjadi wadah perjuangan bagi para guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional. (Iam/M-3)