Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kesejahteraan guru dan dosen yang tidak jelas menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat bawah. Padahal, ungkapnya, guru dan dosen diposisikan sebagai pemimpin sekaligus suri tauladan dalam sistem pendidikan Indonesia. Senada dengan semangat Ki Hadjar Dewantara, ia mendukung agar guru dan dosen memperoleh kesejahteraan yang layak.
“Yang bila di depan menjadi teladan, ing ngarso sung tulodo; bila di tengah membantu bersama kerja, ing madyo mangun karso; dan bila di belakang memotivasi dan mendorong, tutwuri handayani,” kata Abdul Fikri dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (5/5).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga kini fakta di lapangan menunjukkan tak sedikit guru dan dosen yang mendapatkan upah di bawah standar layak. Maka, secara tegas, Politisi Fraksi PKS itu mendukung kesejahteraan untuk para pahlawan tanpa tanda jasa itu ditingkatkan, mulai dari status, gaji, dan jaminan sosial.
Baca juga: Damai Putra Group Gelar Pembinaan UKS Bagi Kepala Sekolah dan Guru
"Kalau pendidikan kita mau maju, maka guru dan dosen harus jelas statusnya, gajinya, dan jelas pula jaminan sosialnya baik jiwa, kesehatan maupun hari tuanya. Tapi faktanya di lapangan tak sedikit guru dan dosen yang take home pay dari wage and salary-nya di bawah upah minimum regional (UMR),” ungkapnya.
Perlu dipahami, jelas Fikri, tenaga pendidik di Indonesia memiliki beban kerja yang dinilai cukup berat. Salah satunya adalah dosen. Ia memaparkan bahwa para dosen tidak hanya sekadar mengajar saja, akan tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Sebab itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menguraikan efektivitas dari setiap penggunaan 20 persen anggaran pendidikan. ”Karena hampir separuhnya berupa dana transfer daerah. Efektifkah untuk pendidikan?” tanyanya.
Baca juga: Bentuk Serikat, Perjuangkan Kesejahteraan Dosen
Di sisi lain, ia mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa semangat inovasi memajukan pendidikan harus berpegang pada pembangunan pondasi kokoh supaya tidak tergerus oleh dinamika zaman yang terus berjalan.
Fikri juga meminta Kemendikbudristek perlu berkoordinasi intensif dengan sejumlah kementerian/lembaga (KL) agar memperoleh dukungan penyelenggaraan pendidikan. Sebab, imbuhnya, pendidikan merupakan urusan wajib yang didesentralisasikan secara baik.
"Perguruan tinggi pusat, SMA/K dan pendidikan khusus, serta layanan khusus provinsi, SMP ke bawah di kabupaten/kota. Maka tidak bisa di tawar lagi Kemendikbudristek wajib berkoordinasi rutin dan intensif dengan Kemendagri," tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. (S-3)
ALIANSI Ojol Sidoarjo (AOS) menyerukan adanya regulasi pasti, adil, dan berpihak pada kesejahteraan driver (pengemudi) ojek online (ojol).
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved