Prioritas Program Pendidikan Pemerintahan Prabowo Diharapkan Mampu Cetak Generasi Unggul

PROGRAM pemerintahan Presiden Prabowo utamanya di bidang  pendidikan diharapkan mampu dan dapat mencetak generasi unggul di berbagai bidang. "Sektor pendidikan kita, alhamdulillah, sudah menjadi prioritas utama dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran yang terbesar di portofolio Kementerian. Kita berharap  bukan hanya kuantitas dari pendidikannya,juga kualitas dan akses pemerataan pendidikan sampai ke daerah terpencil untuk menghasilkan generasi Indonesia yang unggul di berbagai bidang," kata Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu ( GRIB) Jaya, Anan Wijaya dalam keterangannya Minggu (15/12).

Guna mengurangi angka pengangguran yang terjadi,hemat dia, sektor pendidikan perlu membenahi   pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yakni pendidikan kejuruan yang menghasilkan tenaga-tenaga andal untuk industri yang dibutuhkan  Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DUDI). Untuk itu,ia mengimbau kalangan DUDI dapat  menyerap tenaga kerja lokal. Sepanjang kompetensi dimiliki  anak-anak Indonesia, tidak perlumenggunakan tenaga kerja asing.  

Menyinggung atensi Presiden Prabowo pada kesejahteraan dan kualitas di Hari Guru Nasional ( HGN), menurut Anan GRIB Jaya sebagai ormas organisasi sayap partai Gerindra mendukung dan mengapresiasi.

Baca juga : Efektivitas dan Transparansi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Harus Dikedepankan 

"Kami sangat mendukung peningkatan kualitas dan mutu guru, serta kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Jangan ada lagi guru-guru kita yang mencari nafkah sampingan seperti mengojek. Generasi unggul hanya bisa dicetak melalui guru yang unggul," cetusnya.

Selain menaikkan kesejahteraan guru, menurutnya kualitas guri harus terus ditingkatkan kompetensinya melalui Bimtek atau bimbingan teknis), kegiatan pelatihan dan lain lain.

"Jika sosok guru sudah well-educated, otomatis kualitas mengajarnya akan menghasilkan pelajaran yang bermutu dan berbobot," tukasnya.

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Anan menegaskan GRIB Jaya mengikuti kebijakan pemerintah dan mendukung penuh. Saat ini, pemerintah sedang gencar melaksanakan link and match, yaitu DUDI menyediakan sekolah khusus agar siswa-siswa yang sudah lulus nanti bisa langsung terserap. 
 
Hemat dia  program link and match ini sudah diinisiasi jauh hari oleh pemerintah dan dilanjutkan pemerintahan Prabowo. Yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara kebutuhan sektor industri dengan kemampuan SMK vokasi dalam mencetak kader-kader yang dibutuhkan.  Misalnya, industri farmasi membutuhkan lulusan vokasi farmasi, begitu juga dengan sektor pertanian.  

Ia mengusulkan semua jurusan perlu diperbanyak, seperti tata boga, pertanian, kuliner, pariwisata, serta pengelolaan air payau dan air tawar. "Negara kita adalah negara maritim, jadi jurusan-jurusan tersebut sangat relevan," tukasnya.

Terkait anggaran pendidikan 20% dari APBN, Anan menilai anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN  sekitar Rp560 triliun. Namun, selama ini anggaran tersebut tidak fokus karena terbagi ke berbagai kementerian dan daerah.  

Baca juga : Pemerintahan Baru Diminta Perhatikan Anggaran Pendidikan, Moral dan Etika, Otonomi Kampus

Ke depan, hemat dia, pemerintah harus serius terhadap amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Jangan dibagi lagi angka itu dengan sektor-sektor lain. Fokuskan anggaran di Kementerian Pendidikan dan dinas pendidikan, sehingga ada ruang fiskal yang besar untuk kebijakan peningkatan pendidikan.  

Ia mencontohkan negara maju adalah negara dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, seperti Singapura. Anggaran pendidikan harus terkonsentrasi di Kementerian Pendidikan. Jika ada program lain, tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan.

Akses Kesehatan

Lebih lanjut, ia menambahkan tentang sektor kesehatan dengan anggaran yang cukup besar akses kesehatan dan kualitas dari layanan dasar kesehatan juga dapat menjangkau bukan hanya daerah kota juga daerah-daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terluar, dan terbelakang).  

Baca juga : Kolaborasi Global Kunci Penting untuk Dunia Pendidikan

Misalnya, daerah-daerah yang masuk kategori 3T bisa mengakses layanan seperti pemasangan ring jantung, cuci darah (hemodialisis), dan perawatan penyakit stroke. Empat penyakit degeneratif yang banyak menguras anggaran BPJS adalah stroke, kanker, jantung, dan gula.  
GRIB Jaya berharap ada fasilitas yang merata di daerah tertinggal, khususnya peralatan-peralatan canggih seperti CT Scan, MRI, CAT Lab, mammography, alat kanker, dan lain-lain

"Itu yang kita harapkan dari kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, akses dan kualitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, yang selama ini masih jomplang," cetusnya.

Saat ini, Anan menilai fasilitas-fasilitas canggih hanya tersedia di kota besar. "Saudara-saudara kita di daerah terpencil sering tidak bisa mendapatkan penanganan segera untuk serangan jantung atau strok, sehingga mengakibatkan kematian," pungkasnya.(H-2)