Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EFEKTIVITAS pemanfaatan anggaran pendidikan harus benar-benar dikedepankan di tengah upaya restrukturisasi kelembagaan kementerian di sektor pendidikan.
"Efektivitas dan transparansi anggaran pendidikan harus benar-benar dikedepankan, agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dapat berdampak secara maksimal," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11).
Pada Rapat Kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisainstek), dan Menteri Kebudayaan dengan Komisi X DPR RI, Senin (18/11), disampaikan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2025 untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp33,545 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi senilai Rp57,681 triliun, dan Kementerian Kebudayaan senilai Rp2,374 triliun.
Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI berpendapat total anggaran yang dialokasikan pada kementerian di sektor pendidikan relatif rendah jika dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 yang mewajibkan alokasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan. Pada APBN 2025, anggaran pendidikan dialokasikan senilai Rp724,3 triliun.
Upaya untuk merealisasikan peningkatan anggaran kementerian yang menangani sektor pendidikan, jelas Rerie, harus konsisten diwujudkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Relatif rendahnya anggaran yang dialokasikan pada kementerian yang menangani sektor pendidikan, tambah Rerie yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah, akan berdampak pada pencapaian sejumlah target di sektor pendidikan nasional.
Efektivitas dan transparansi anggaran, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan langkah yang wajib dilakukan di tengah keterbatasan alokasi anggaran di sektor pendidikan saat ini.
Menurut Rerie, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap menjadi prioritas sesuai dengan pesan konstitusi dengan meningkatkan fokus dan efektivitas kebijakan dan anggaran, sesuai dengan amanat undang-undang terkait pendidikan dan kebudayaan. (*/Z-2)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved