Berita Terbaru Anggaran Negara Hari Ini

Penanganan Covid-19, Kemenhub Refocusing Anggaran Rp320 Miliar

Adapun dana refocusing tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pencegahan dampak covid-19 hingga pengamanan diri daya tahan tubuh untuk mencegah penyebaran virus korona ini

Rawan Korupsi, Pengawasan Dana Covid-19 Libatkan Banyak Pihak

Untuk itu, masyarakat, akademisi dan berbagai elemen bangsa lainnya diminta turut terlibat memantau dan mengawasi anggaran negara.yang besar ini.

Anggaran Dipotong untuk Covid-19, Bukti Empati DPRD Sorong

Para politisi di gedung DPRD Kabupaten Sorong menunjukkan rasa empatinya terhadap pencegahan penyebaran virus covid-19 di wilayahnya. Mereka rela jatah anggarannya dipotong Rp10 miliar

DPR Desak Pemerintah Transparan Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah berulangkali menyatakan akan menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun, akan tetapi angka tersebut tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan.

Perppu I/2020 jadi Bantalan Pemerintah Hadapi Pandemi

Melalui Perppu itu pemerintah memiliki kepastian untuk merespon cepat kondisi pandemi dan dampaknya yang perubahannya juga cepat ke berbagai sektor. 

20 Kabuaten/Kota di Sulsel Terkena Sanksi Pemotongan DAU dan DBH

Sulsel sendiri masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DBH, DAU, dan dana alokasi khusus (DAK).

Tok, Banggar Setuju Perppu 1/2020 Jadi Undang-Undang

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.

Pemprov NTT dan 16 Kabupaten segera Laporkan Penyesuaian APBD

Sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/2020, realokasi dan refocussing APBD minimal 50%.

DPR Sesalkan Pemotongan Anggaran di Lingkup Kementan

Menurut Suhardi, pemotongan anggaran harus dikoordinasikan dan dibahas secara detail antara Kementan dan pemerintah.

Realokasi Anggaran Tak Jelas, DPR Tunda Rapat dengan Nadiem

Rapat yang seharusnya membahas tentang realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan virus korona (covid-19) ditunda karena laporan tidak dijelaskan secara rinci oleh Nadiem.

Gagal Paham Alokasi Dana Korona, DAU 380 Daerah Dibekukan

"Daerah yang terkena sanksi pembekuan DAU ini akibat kurang membaca yang akhirnya jadi kurang paham. Ada juga yang karena sense of crisisnya kurang sehingga alokasinya tidak sesuai aturan,"

DPRD DKI Merealokasi Anggaran Rp39,7 Miliar untuk Covid-19

DPRD DKI Jakarta akan merealokasi anggaran tunjangan kinerjanya sebesar Rp39,7 miliar untuk penanganan covid-19.

Kepala BKPM Curhat Anggaran Dipangkas Hingga Rp 191 Miliar

Pemotongan anggaran Rp 191 miliar dinilai terlalu besar. BKPM mengklaim anggaran yang bisa dipangkas sekitar Rp 61 miliar.

​​​​​​​Pemerintah Masih Bisa Hemat Belanja untuk Tangani Covid-19

Chatib menilai, pemerintah masih bisa memotong kembali anggaran perjalanan dinas kementerian lembaga.

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19.

​​​​​​​APBN Hingga Maret Alami Defisit Rp76,4 triliun

Pendapatan negara yang tumbuh 7,7% atau sekitar Rp375,9 triliun. Sementara belanja negara lebih besar yaitu sekitar Rp452,4 triliun atau sekitar 17,8% dari APBN.

HKTI : Harusnya Anggaran Kementan Ditambah Bukan Dipotong

Pengamat pertanian yang juga Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, mengatakan, pemerintah harus selektif dalam melakukan pemangkasan anggaran.

Presiden Sebaiknya Ajak Daerah Kolaborasi Tangani Covid-19

Djohermansyah menjelaskan, pembagian wewenang dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan overbudgeting dalam pengalokasian anggaran. 

Pemotongan Anggaran tidak Ganggu Kinerja

Berdasarkan pesan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, kata Hari, jajaran kejaksaan dari pusat hingga daerah siap melaksanakan instruksi Presiden tersebut.

Ekonom: Ada Pasal-Pasal Bermasalah dalam Perppu Covid-19

"Ini Perppu rasa Omnibus Law Perpajakan," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengenai legalitas Perppu Korona di Jakarta, pada Selasa (14/4)

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia