Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI X DPR RI menunda rapat kerja secara virtual dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Rapat yang seharusnya membahas tentang realokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk penanganan virus korona (covid-19) ditunda karena laporan tidak dijelaskan secara rinci oleh Nadiem.
"Membaca laporan dari Kemendikbud terkait realokasi anggaran dalam beberapa halaman ini menurut kami sangatlah tidak sesuai. Sebaiknya kita tunda dulu pembahasan realokasi karena masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lihat, masih terlalu makro, terlalu global," kata Wakil Ketua Komisi X Fraksi Demokrat Dede Yusuf dalam raker virtual dengan Kemendikbud, Senin (4/5).
Senada, anggota Komisi X Fraksi PKS Ledia Hanifa juga setuju rapat ditunda karena paparan yang disiapkan Kemendikbud tidak menjelaskan secara detail perubahan apa saja yang telah terjadi pada anggaran Kemendikbud selama pandemi covid-19 ini berlangsung.
“Perubahan-perubahan itu perlu diketahui oleh komisi X untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah direncanakan itu mengalami pergeseran atau mengalami perubahan atau mengalami perubahan target dan sebagainya. Itu tidak bisa disampaikan secara umum saja, ada bagian-bagian yang mungkin bisa jadi karenanya menjadi satu hal yang sangat penting disampaikan secara detail, karena kalau tidak akan menimbulkan lebih banyak lagi pertanyaan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Fraksi PAN Dewi Coryati berharap, dalam pertemuan selanjutnya pihak Kemendikbud bisa menyajikan materi yang sesuai dengan agenda yang akan dibahas.
“Ini menjadi tugas kami sebagai fungsi pengawasan dan fungsi anggaran akan bisa mengetahuinya dengan baik dan detil. Dan dengan rincian kami bisa mengesahkannya juga dengan baik. Pada rapat yang akan datang kami sangat berharap bahwa bahan rapat bisa disesuaikan dengan undangan, jangan kemudian tidak sesuai, sehingga apa yang ingin kita lakukan pada hari ini tidak tercapai. Ini akan membuat membuang-buang waktu padahal ini kami sudah sangat menunggu untuk bisa membahas dengan Kemendikbud,” tandasnya.(OL-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved