Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp491,55 trilun untuk melaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Besaran anggaran itu merupakan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Penggunaan anggaran dibagi ke dalam 4 kategori yakni belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja kementerian lembaga dan sektoral serta dukungan untuk pemerintah daerah," demikian tertuang dalam dokumen yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/5).
Pada pos belanja negara, pemerintah menganggarkan sebesar Rp355,13 triliun yang kemudian digunakan untuk belanja bantuan sosial dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bansos Jabodetabek, bansos tunai non Jabodetabek. Dana yang dianggarkan sebesar Rp149,1 triliun.
Kemudian belanja pajak, insentif pajak yang diberikan pemerintah mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah dan bea masuk ditanggung pemerintah mencapai Rp72,6 triliun.
"Pemerintah juga melakukan belanja dengan memberikan subsidi bunga kredit untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak covid-19 melalui penundaan subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan untuk modal kerja UMKM sebesar Rp32,9 triliun," urainya.
Selain itu pemerintah juga membayar kompensasi untuk menjaga sektor keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan sebesar Rp94,23 triliun.
Baca juga: Ini Teknis Pembiayaan BI bisa Beli SBN di Pasar Perdana
Kemudian pada pos pembiayaan, dianggarkan dana sebesar Rp93,92 triliun. Alokasi anggaran itu meliputi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memprbaiki pemodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN sebesar Rp25,27 triliun.
Selanjutnya, penempatan dana pemerintah pada perbankan yang melakukan restrukturisasi dianggarkan Rp35 triliun, penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM sebesar Rp1 triliun dan talangan investasi untuk modal kerja kepada BUMN seperti PT Garuda, Perumnas, KAI, PTPN, Bulog sebesar Rp32,65 triliun.
"Pada pos ketiga pemerintah menganggarkan Rp30,1 triliun untuk menambah belanja kementerian lembaga dan sektoral. Belanja itu meliputi kepariwisataan sebesar Rp3,8 triliun, subsidi bunga dan bantuan uang muka MBR di sektor perumahan sebesar Rp1,3 triliun dan stimulus untuk penguatan aggregate demand sebesar Rp25 triliun," ungkap dokumen tersebut.
Pos terakhir, pemerintah menganggarkan Rp12,4 triliun untuk dukungan kepada pemerintah daerah. Anggaran itu diperuntukkan kepada pemanfataan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan, kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran, penyediaan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi dan penyediaan fasilitas pinjaman program.
Namun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu saat dikonfirmasi dalam konferensi virtual menyebutkan, angka-angka tersebut bukan angka resmi yang disampaikan pemerintah. Akan tetapi ia juga menyebutkan kemungkinan bertambahnya anggaran pemulihan ekonomi dari Rp150 triliun terbuka lebar.
"Angka-angka yang kemarin Rp75 triliun, Rp70,1 triliun, Rp110 triliun, Rp150 triliun (stimulus ekonomi ketiga) itu adalah angka di perpres 54. Saat ini kita sedang mendesain lebih komperehensif. Apakah nanti angka itu berubah? Bisa jadi nanti. Tapi sekarang belum bisa kita umumkan secara definitif, apakah nanti akan ada perpres baru atau bagaimana," jelas Febrio. (A-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved