Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

DPRD DKI Merealokasi Anggaran Rp39,7 Miliar untuk Covid-19

Insi Nantika Jelita
24/4/2020 16:30
DPRD DKI Merealokasi Anggaran Rp39,7 Miliar untuk Covid-19
Suasana penanganan pasien covid-19 di RS Persahabatan(ANTARA)

DPRD DKI Jakarta akan merealokasi anggaran tunjangan kinerjanya sebesar Rp39,7 miliar untuk penanganan covid-19. Anggaran itu berasal dari kunjungan kerja (kunker) dalam dan sosialisasi perda (sosper).

"Prosesnya sudah dikomunikasikan oleh eksekutif, di Sekwan verbalnya sudah jalan. Tinggal keputusan badan anggaran (banggar). Senin (27/4) banggarnya," ujar Ketua Komisi A Mujiyono, Jumat (24/4).

Pada periode Maret-Mei ada delapan kunker dibatalkan. Dana kunker bakal dialihkan untuk penanganan covid-19.

Setelah diputuskan di dalam rapat banggar, uang tersebut akan diberikan ke Dinas Sosial sebagai eksekutor untuk pengadaan sembako.

Baca juga: Rapid Test 70.828 Warga Jakarta, 4% Positif

Setelah dipak, paket sembako itu akan diberikan ke anggota dewan yang selanjutnya diberikan ke konstituen atau warga di dapil masing-masing.

"Data penerima bansos dari kami. Itu enggak termasuk 3,7 juta warga yang sudah terdata. Terutama warga yang belum terdaftar. Enggak boleh ganda," jelas Mujiyono.

Dari data perubahan anggaran sekretariat DPRD ke belanja tak terduga (BTT) yang diterima Media Indonesia, pada bagian Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD total anggaran yang direalokasi ada Rp14,8 miliar.

Rinciannya adalah belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp5,7 miliar. Lalu belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp9,1 miliar dan belanja tenaga ahli ada Rp32,5 juta.

Lalu realokasi anggaran dari rapat Badan Kehormatan DPRD ada Rp848 juta. Ditambah dari realokasi anggaran untuk rapat Badan Musyawarah DPRD sebesar Rp2,1 miliar.

Dari rapat panitia khusus dan kepanitiaan lainnya ada Rp4,5 miliar, pembahasan Badan Anggaran Rp2,2 miliar, dan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rp15,1 miliar.

"Ya secepatnyalah bantuan ini diberikan. Ini data konstituen yang tidak mampu, di mana bagian dari wilayah Jakarta juga. List-nya dari kami. Dinsos akan cross check, kalau sudah terima dicoret," pungkas Mujiyono. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya