Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Para politisi di gedung DPRD Kabupaten Sorong menunjukkan rasa empatinya terhadap pencegahan penyebaran virus covid-19 di wilayahnya. Melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), mereka sepakat jatah anggarannya dipangkas sebesar Rp10 miliar lebih untuk digunakan menanggulangi covid-19.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle menjelaskan keputusan itu diambil melalui rapat Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sorong.
"Dengan pengurangan anggaran ini, banyak kegiatan kedinasan yang kita kurangi, misalnya rapat konsultasi ke luar daerah atau kunjungan kerja ke luar daerah," kata Habel di gedung DPRD Kabupaten Sorong, Kamis (7/5).
Baca juga: Dana Desa Tinggal Enam Juta Rupiah
Pengurangan anggaran di DPRD ini disebabkan adanya pengurangan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan pemerintah pusat. DBH yang menjadi jatah Kabupaten Sorong, tahun ini sekitar 259 miliar lebih, yang berasal dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).
Dari jatah yang seharusnya ditransfer ke rekening daerah ini, kata Habel, oleh pemerintah pusat dikurangi sebesar Rp28 miliar akibat pandemi covid-19.
Nominal pemangkasan itu, kemudian diploting ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah, termasuk di lembaga DPRD, untuk mengoreksi lagi kegiatan kedinasan karena berkurangnya dana.
"Jadi, dari total pengurangan DBH oleh pemerintah pusat, anggaran kami di DPRD mendapat ploting pengurangan Rp10.050.000.000. Sisanya yang Rp18 miliar, dibagi di OPD-OPD," jelas Habel.
Ketua DPRD Kabupaten Sorong ini, berharap para OPD yang mendapat ploting pengurangan anggaran bisa berbesar hati menerima keputusan tersebut. "Karena OPD harus menghilangkan sementara sejumlah kegiatan yang bisa ditunda," tandasnya. (OL-14)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved