Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Para politisi di gedung DPRD Kabupaten Sorong menunjukkan rasa empatinya terhadap pencegahan penyebaran virus covid-19 di wilayahnya. Melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), mereka sepakat jatah anggarannya dipangkas sebesar Rp10 miliar lebih untuk digunakan menanggulangi covid-19.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle menjelaskan keputusan itu diambil melalui rapat Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sorong.
"Dengan pengurangan anggaran ini, banyak kegiatan kedinasan yang kita kurangi, misalnya rapat konsultasi ke luar daerah atau kunjungan kerja ke luar daerah," kata Habel di gedung DPRD Kabupaten Sorong, Kamis (7/5).
Baca juga: Dana Desa Tinggal Enam Juta Rupiah
Pengurangan anggaran di DPRD ini disebabkan adanya pengurangan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan pemerintah pusat. DBH yang menjadi jatah Kabupaten Sorong, tahun ini sekitar 259 miliar lebih, yang berasal dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).
Dari jatah yang seharusnya ditransfer ke rekening daerah ini, kata Habel, oleh pemerintah pusat dikurangi sebesar Rp28 miliar akibat pandemi covid-19.
Nominal pemangkasan itu, kemudian diploting ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah, termasuk di lembaga DPRD, untuk mengoreksi lagi kegiatan kedinasan karena berkurangnya dana.
"Jadi, dari total pengurangan DBH oleh pemerintah pusat, anggaran kami di DPRD mendapat ploting pengurangan Rp10.050.000.000. Sisanya yang Rp18 miliar, dibagi di OPD-OPD," jelas Habel.
Ketua DPRD Kabupaten Sorong ini, berharap para OPD yang mendapat ploting pengurangan anggaran bisa berbesar hati menerima keputusan tersebut. "Karena OPD harus menghilangkan sementara sejumlah kegiatan yang bisa ditunda," tandasnya. (OL-14)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved