Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH anggota Komisi IV DPR RI menyayangkan pemotongan anggaran di Kementerin Pertanian (Kementan). Padahal, anggaran yang yang tersedia sesungguhnya untuk kepentingan para petani sekaligus pemenuhan ketersediaan pangan supaya tercukupi dengan baik.
"Sesungguhnya kita kecewa dengan pemotongan anggaran karena di satu sisi menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Menteri Pertanian harus memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa anggaran ini untuk keperluan perut rakyat," ujar anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) SyahruI Yasin Limpo, Senin (4/5).
Menurut Suhardi, pemotongan anggaran harus dikoordinasikan dan dibahas secara detail antara Kementan dan pemerintah. Dia berharap pemotongan ini bisa dilakukan peninjauan ulang agar tidak terjadi situasi buruk seperti krisis pangan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR lainnya dari Fraksi Demokrat, Muslim, mendukung penuh pemulihan anggaran di lingkup Kementan demi mendukung peningkatan kinerja. Terlebih ia menilai, saat ini Kementan memiliki program-program yang memiliki keunggulan dan patut didukung.
"Saya sangat mengapresiasi program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang banyak melibatkan petani milenial. Perkembangan petani milenial sekarang juga sangat bagus menyakut agroponik dan agrowisata," terang Muslim.
Sebagai informasi, PWMP merupakan program andalan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan yang telah terbukti mampu mencetak generasi pengusaha muda atau enterpreneur khususnya di bidang pertanian.
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menepis anggapan negatif tentang dunia pertanian khususnya di level anak muda. Padahal di tangan mereka pembangunan pertanian justru bisa berkembang dengan baik dan berada di garis depan.
Untuk itu, keberadaan anak muda sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan pertanian masa depan. Apalagi anak muda merupakan generasi yang aktif berfikir kreatif, inovatif dan cepat beradaptasi menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level internasional.
"Jika program ini terus dikembangakan maka saya semakin optimistis Kementan bisa mencetak 5,2 juta petani milenial yang handal dan inovatif. Namun tetap saja harus didukung degan anggaran dan kerjasama antar fakultas pertanian seluruh perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa tugas Kementan bukan hanya melulu mengurusi harga dan penyerapan petani. Kata dia, tugas tersebut sejatinya berada si tangan Bulog dan Kementeria Perdagangan.
"Setiap ada masalah harga dan penyerapan petani selalu menyalahkan Kementan, padahal urusan penyerapan adalah urusannya bulog dan urusan harga adalah urusannya Kementerian Perdagangan," papar Andi.
Oleh karena itu, dengan sisa anggaran yang telah dipotong, Andi berharap Kementan tetap fokus mengurusi produksi dalam negeri agar bisa terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Langkah ini perlu dilakukan supaya dana yang tersedia tetap menunnjukan hasil positif.
Andi menambahkan, kerja sama dengan Kementerian dan Lembaha terkait juga perlu mendapat perhatian khusus agar proses pembangunan berjalan secara baik. Komunikasi harus lancar agar menimbulakn solusi bagi permasalahan yang dihadapi.
"Jangan sampai masyarakat terbebani. Jadi yang juga paling penting adalah sinergi antar-kementerian dan lembaga bisa menjadi kunci bagi pembangunan pangan yang lebih baik lagi. Kita berharap ada solusi disetiap masalah," tutupnya. (OL-09)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved