Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH anggota Komisi IV DPR RI menyayangkan pemotongan anggaran di Kementerin Pertanian (Kementan). Padahal, anggaran yang yang tersedia sesungguhnya untuk kepentingan para petani sekaligus pemenuhan ketersediaan pangan supaya tercukupi dengan baik.
"Sesungguhnya kita kecewa dengan pemotongan anggaran karena di satu sisi menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Menteri Pertanian harus memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa anggaran ini untuk keperluan perut rakyat," ujar anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) SyahruI Yasin Limpo, Senin (4/5).
Menurut Suhardi, pemotongan anggaran harus dikoordinasikan dan dibahas secara detail antara Kementan dan pemerintah. Dia berharap pemotongan ini bisa dilakukan peninjauan ulang agar tidak terjadi situasi buruk seperti krisis pangan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR lainnya dari Fraksi Demokrat, Muslim, mendukung penuh pemulihan anggaran di lingkup Kementan demi mendukung peningkatan kinerja. Terlebih ia menilai, saat ini Kementan memiliki program-program yang memiliki keunggulan dan patut didukung.
"Saya sangat mengapresiasi program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang banyak melibatkan petani milenial. Perkembangan petani milenial sekarang juga sangat bagus menyakut agroponik dan agrowisata," terang Muslim.
Sebagai informasi, PWMP merupakan program andalan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan yang telah terbukti mampu mencetak generasi pengusaha muda atau enterpreneur khususnya di bidang pertanian.
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menepis anggapan negatif tentang dunia pertanian khususnya di level anak muda. Padahal di tangan mereka pembangunan pertanian justru bisa berkembang dengan baik dan berada di garis depan.
Untuk itu, keberadaan anak muda sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan pertanian masa depan. Apalagi anak muda merupakan generasi yang aktif berfikir kreatif, inovatif dan cepat beradaptasi menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level internasional.
"Jika program ini terus dikembangakan maka saya semakin optimistis Kementan bisa mencetak 5,2 juta petani milenial yang handal dan inovatif. Namun tetap saja harus didukung degan anggaran dan kerjasama antar fakultas pertanian seluruh perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa tugas Kementan bukan hanya melulu mengurusi harga dan penyerapan petani. Kata dia, tugas tersebut sejatinya berada si tangan Bulog dan Kementeria Perdagangan.
"Setiap ada masalah harga dan penyerapan petani selalu menyalahkan Kementan, padahal urusan penyerapan adalah urusannya bulog dan urusan harga adalah urusannya Kementerian Perdagangan," papar Andi.
Oleh karena itu, dengan sisa anggaran yang telah dipotong, Andi berharap Kementan tetap fokus mengurusi produksi dalam negeri agar bisa terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Langkah ini perlu dilakukan supaya dana yang tersedia tetap menunnjukan hasil positif.
Andi menambahkan, kerja sama dengan Kementerian dan Lembaha terkait juga perlu mendapat perhatian khusus agar proses pembangunan berjalan secara baik. Komunikasi harus lancar agar menimbulakn solusi bagi permasalahan yang dihadapi.
"Jangan sampai masyarakat terbebani. Jadi yang juga paling penting adalah sinergi antar-kementerian dan lembaga bisa menjadi kunci bagi pembangunan pangan yang lebih baik lagi. Kita berharap ada solusi disetiap masalah," tutupnya. (OL-09)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved