Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pertanian yang juga Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, mengaku kecewa dengan pemerintah yang memotong anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Rp3,6 triliun. Padahal anggaran sebesar itu bisa dipakai untuk menjaga ketersediaan bahan pokok selama penanganan darurat pandemi Covid-19.
"Sektor pertanian seharusnya memperoleh tempat yang berbeda dengan sektor-sektor infrastruktur. Kalau bisa harusnya ada anggaran ekstra untuk melindungi dan membela petani yang terus bekerja di tengah pandemi Covid-19," kata Entang saat dihubungi, Jumat (17/4)..
Entang mengatakan, pemerintah harus selektif dalam melakukan pemangkasan anggaran. "Jangan sampai, pengurangan tersebut justru membuat suasana menjadi semakin tak terkendali. Terlebih saat ini ketersediaan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya..
Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, menurut Entang, jika pemangkasan harus dilakukan sebaiknya dilakukan dengan pikiran cerdas. Pemerintah perlu memilih kementerian atau lembaga negara mana yang perlu dipangkas dan mana yang tidak.
Sehingga, tegas Entang, ketika pandemi Covud-19 selesai Indonesia tidak mengalami krisis baru yakni krisis pangan yang bisa menggoyahkan perekonomian Indonesia lebih buruk lagi. "Sangat penting membangun keseimbangan antara tuntutan sosial dan ekonomi," ujarnya.
"Bila anggaran Kementan dipangkas cukup signifikan, kita risau ketahanan pangan kita akan terganggu yang bisa saja melahirkan suasana yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat," tutur Entang.
Lebih dikhawatirkan lagi, Entang menilai pemangkasan anggaran tersebut miliki kepentingan politik yang hanya memikirkan golongan sendiri. Kata Entang, hal tersebut harus dihindari demi keberlangsungan ketersediaan pangan.
"Kita perlu ingat bahwa soal pangan ini begitu mudah ditumpangi kepentingan politik. Agar hal ini tidak terjadi maka kita tidak boleh main-main dengan urusan pangan, termasuk di dalam nya soal pemangkasan anggaran itu sendiri," jelasnya.
Seperti yang diketahui bersama bahwa Kementan menyatakan mampu menjamin ketersediaan bahan pokok hingga empat bulan ke depan. Artinya mendekati bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pasokan 11 komoditas bahan pangan aman dan terkendali.
“Untuk berjaga-jaga saja, anggaran untuk sektor pertanian janganlah minimalis atau sekedar ban berjalan, namun guna menjawab pandemi saat ini, anggaran sektor pertanian penting di buat maksimalis," tutup Entang. (OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Pertanian regeneratif adalah pengelolaan holistik yang berbeda dengan konsep keberlanjutan (sustainable) biasa.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved