Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen,"
Awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp26,5 miliar pada 2020.
Anggaran TGUPP diusulkan naik dari Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Menurut NasDem, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies mengatasi permasalahan di Jakarta.
Di tangan Anies, TGUPP hanya diisi oleh tenaga ahli non PNS sebut saja nama Bambang Widjojanto yang sebelumnya adalah wakil ketua KPK di periode kepimpinan Abraham Samad.
Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya pak Gubernur. Tapi masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP
Kehadiran tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terkesan pemborosan karena tidak setimpal dengan kinerja dan gaji.
Dalam KUAPPAS 2020, Bappeda berencana mengajukan anggaran untuk gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan kerja TGUPP sebesar Rp19 miliar.
Anggaran untuk TGUPP terus naik setiap tahunnya. Pada 2018, anggaran TGUPP sebesar Rp7,5 miliar. Kemudian naik menjadi Rp18 miliar pada 2019 dan Rp19 miliar pada 2020.
TGUPP yang performanya tidak terlihat malah menjadikan tim tersebut seperti biang onar di Pemprov DKI.
Akibat adanya penambahan anggota TGUPP yang drastis, anggaran pun melejit dari Rp2,6 miliar menjadi Rp19 miliar.
"Kan dia proses ke pengadilan. Nah, kita tunggu saja," ungkapnya di Balai Kota.
"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dari APBD dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny
Anies mengklaim TGUPP telah bekerja. Mereka mengendalikan pelaksanaan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kasus itu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Jumlah personel TGUPP itu sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 68 orang.
Selain tidak aktif, ada sejumlah anggota TGUPP Anies yang rangkap jabatan.
Anies mengaku selama ini dirinya tidak pernah absen mengevaluasi kinerja TGUPP. Sayangnya, Anies tertutup soal hasil evaluasi tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved