Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mensinyalir masalah ratusan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta enggan ikut lelang jabatan eselon II karena mereka sadar keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu dominan di dalamnya.
Gembong mengatakan, TGUPP berperan terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.
"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, di Jakarta, Selasa (11/5).
Menurut Gembong, sebenarnya tidak ada cerita PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.
"Nggak ada rumusannya orang (PNS-Red) enggak mau naik jabatan, enggak ada itu. Semua juga pingin, cuma ada faktor X" kritik Gembong.
Baca juga: Hindari Kerumnan Peziarah, TPU di Jakarta Ditutup untuk Kunjungan
Dia mensinyalir kuat dugaan, TGUPP telah membuat regenerasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersendat. Selain memiliki peran yang sentral dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di berbagai SKPD DKI Jakarta, TGUPP dinilai seperti lembaga pengawas yang membuat was-was kepala SKPD saat bekerja.
Dia menyayangkan peran TGUPP yang terlalu besar bahkan sampai ke ranah operasional di Pemprov DKI Jakarta.
"TGUPP kan idealnya tidak operasional. Mereka hanya think tank Gubernur, kan gitu, karena think tank harusnya output-nya kebijakan gubernur, bukan seperti sekarang menentukan segalanya," kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebutkan, kepala SKPD saat ini lebih takut ditegur oleh TGUPP daripada DPRD DKI. Padahal, DPRD DKI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang dibuat Anies.
"SKPD ini jauh lebih takut kepada TGUPP daripada anggota DPRD, itu faktanya selama ini. Mereka (TGUPP-Red) lebih dekat dengan gubernur," kritik Gembong. (OL-4)
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved