Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mensinyalir masalah ratusan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta enggan ikut lelang jabatan eselon II karena mereka sadar keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu dominan di dalamnya.
Gembong mengatakan, TGUPP berperan terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.
"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, di Jakarta, Selasa (11/5).
Menurut Gembong, sebenarnya tidak ada cerita PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.
"Nggak ada rumusannya orang (PNS-Red) enggak mau naik jabatan, enggak ada itu. Semua juga pingin, cuma ada faktor X" kritik Gembong.
Baca juga: Hindari Kerumnan Peziarah, TPU di Jakarta Ditutup untuk Kunjungan
Dia mensinyalir kuat dugaan, TGUPP telah membuat regenerasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersendat. Selain memiliki peran yang sentral dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di berbagai SKPD DKI Jakarta, TGUPP dinilai seperti lembaga pengawas yang membuat was-was kepala SKPD saat bekerja.
Dia menyayangkan peran TGUPP yang terlalu besar bahkan sampai ke ranah operasional di Pemprov DKI Jakarta.
"TGUPP kan idealnya tidak operasional. Mereka hanya think tank Gubernur, kan gitu, karena think tank harusnya output-nya kebijakan gubernur, bukan seperti sekarang menentukan segalanya," kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebutkan, kepala SKPD saat ini lebih takut ditegur oleh TGUPP daripada DPRD DKI. Padahal, DPRD DKI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang dibuat Anies.
"SKPD ini jauh lebih takut kepada TGUPP daripada anggota DPRD, itu faktanya selama ini. Mereka (TGUPP-Red) lebih dekat dengan gubernur," kritik Gembong. (OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved