Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mensinyalir masalah ratusan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta enggan ikut lelang jabatan eselon II karena mereka sadar keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu dominan di dalamnya.
Gembong mengatakan, TGUPP berperan terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.
"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, di Jakarta, Selasa (11/5).
Menurut Gembong, sebenarnya tidak ada cerita PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.
"Nggak ada rumusannya orang (PNS-Red) enggak mau naik jabatan, enggak ada itu. Semua juga pingin, cuma ada faktor X" kritik Gembong.
Baca juga: Hindari Kerumnan Peziarah, TPU di Jakarta Ditutup untuk Kunjungan
Dia mensinyalir kuat dugaan, TGUPP telah membuat regenerasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersendat. Selain memiliki peran yang sentral dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di berbagai SKPD DKI Jakarta, TGUPP dinilai seperti lembaga pengawas yang membuat was-was kepala SKPD saat bekerja.
Dia menyayangkan peran TGUPP yang terlalu besar bahkan sampai ke ranah operasional di Pemprov DKI Jakarta.
"TGUPP kan idealnya tidak operasional. Mereka hanya think tank Gubernur, kan gitu, karena think tank harusnya output-nya kebijakan gubernur, bukan seperti sekarang menentukan segalanya," kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebutkan, kepala SKPD saat ini lebih takut ditegur oleh TGUPP daripada DPRD DKI. Padahal, DPRD DKI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang dibuat Anies.
"SKPD ini jauh lebih takut kepada TGUPP daripada anggota DPRD, itu faktanya selama ini. Mereka (TGUPP-Red) lebih dekat dengan gubernur," kritik Gembong. (OL-4)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!
Kisah cinta masa muda Anies Baswedan akan segera diangkat ke layar lebar lewat film bertajuk Senyum Manies Love Story.
Cari tahu partai politik yang menaungi Anies Baswedan! Temukan fakta menarik dan perjalanan politiknya di sini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved