Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi Rp12,5 miliar. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP dalam rencana APBD DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp19,8 miliar.
"Jadi, saya mengambil jalan tengah dari Rp15,2 miliar menjadi Rp12,5 miliar," ujar Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi dalam Rapat Banggar, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/11) malam.
Dalam pembahasan anggaran tersebut, anggaran TGUPP sempat diusulkan Dewan agar dipangkas Rp4 miliar lebih sehingga menjadi Rp15,2 miliar. Keputusan akhirnya dipangkas Rp7,3 miliar dari usulan awal Pemprov DKI Jakarta menjadi Rp 12,5 miliar. Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, bahkan sempat mengusulkan agar anggaran TGUPP Anies di-nol-kan atau dicoret dari rencana APBD TA 2022. Pasalnya, kinerja TGUPP tidak jelas dan bahkan mengganggu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca juga: Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Mulai Dibongkar
"Ini mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP ini. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," kata Gembong dalam rapat tersebut.
Menurut Gembong, tidak menjadi masalah jika Pemprov DKI menambah anggota TGUPP, tetapi untuk operasionalnya tidak boleh menggunakan dana dari APBD. Dia mengusulkan anggaran untuk TGUPP diambil dari dana operasional gubernur yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar lebih.
Meski sepakat dengan alokasi Rp12,5 miliar untuk TGUPP, Gembong tetap kecewa karena Pemprov DKI belum memberikan jawaban yang jelas soal TGUPP padahal setiap tahun miliaran rupiah dana APBD membiayai TGUPP.(OL-4)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved