Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan enggannya para ASN mengikuti seleksi terbuka agar bisa naik jabatan mengisi posisi eselon 2 hingga 4 diduga akibat keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tim tersebut sudah berbeda dengan yang sebelumnya dibentuk pertama kali oleh Mantan Gubernur DKI Joko Widodo dan diteruskan hingga ke masa jabatan Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Syaiful Hidayat.
TGUPP di era Anies Baswedan, menurut William, kerap kali memiliki kewenangan setara dengan gubernur. Mereka menjadi momok menakutkan bagi ASN.
Baca juga: Anies: Jangan Halal Bihalal, Baik di Rumah atau Kantor
"Jelas, kalau menurut saya, TGUPP menjadi momok bagi para ASN. TGUPP bukanlah SKPD tapi punya power yang berlebih," kata William saat dihubungi, Senin (10/5).
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu pun menegaskan peristiwa enggannya ratusan ASN naik jabatan ini harus menjadi bahan bagi Anies untuk mengevaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP.
"Menurut saya, jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk Pak Anies mengkaji lagi eksistensi TGUPP," tegasnya.
Untuk diketahui, di era Mantan Gubernur Jokowi, Ahok, hingga Djarot, TGUPP diisi mantan pejabat eselon 2 yang dicopot dari jabatannya tetapi belum memasuki masa pensiun.
TGUPP di era Anies diisi orang-orang dari kalangan profesional. Namun, jumlahnya membengkak dari sebelumnya maksimal 10 orang menjadi 65 orang serta menghabiskan dana puluhan miliar per tahunnya untuk anggaran gaji dan tunjangan.
Sementara itu, sebelumnya, Anies memarahi 239 ASN DKI yang ketahuan tidak mau mendaftar ulang untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau jabatan eselon 2 dan 3.
Padahal orang-orang tersebut sudah dinyatakan mampu dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Akibatnya, puluhan posisi di lingkungan Pemprov DKI masih diisi oleh pelaksana tugas. (OL-1)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved