Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan enggannya para ASN mengikuti seleksi terbuka agar bisa naik jabatan mengisi posisi eselon 2 hingga 4 diduga akibat keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tim tersebut sudah berbeda dengan yang sebelumnya dibentuk pertama kali oleh Mantan Gubernur DKI Joko Widodo dan diteruskan hingga ke masa jabatan Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Syaiful Hidayat.
TGUPP di era Anies Baswedan, menurut William, kerap kali memiliki kewenangan setara dengan gubernur. Mereka menjadi momok menakutkan bagi ASN.
Baca juga: Anies: Jangan Halal Bihalal, Baik di Rumah atau Kantor
"Jelas, kalau menurut saya, TGUPP menjadi momok bagi para ASN. TGUPP bukanlah SKPD tapi punya power yang berlebih," kata William saat dihubungi, Senin (10/5).
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu pun menegaskan peristiwa enggannya ratusan ASN naik jabatan ini harus menjadi bahan bagi Anies untuk mengevaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP.
"Menurut saya, jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk Pak Anies mengkaji lagi eksistensi TGUPP," tegasnya.
Untuk diketahui, di era Mantan Gubernur Jokowi, Ahok, hingga Djarot, TGUPP diisi mantan pejabat eselon 2 yang dicopot dari jabatannya tetapi belum memasuki masa pensiun.
TGUPP di era Anies diisi orang-orang dari kalangan profesional. Namun, jumlahnya membengkak dari sebelumnya maksimal 10 orang menjadi 65 orang serta menghabiskan dana puluhan miliar per tahunnya untuk anggaran gaji dan tunjangan.
Sementara itu, sebelumnya, Anies memarahi 239 ASN DKI yang ketahuan tidak mau mendaftar ulang untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau jabatan eselon 2 dan 3.
Padahal orang-orang tersebut sudah dinyatakan mampu dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Akibatnya, puluhan posisi di lingkungan Pemprov DKI masih diisi oleh pelaksana tugas. (OL-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved