Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Marco tercatat mengundurkan diri mulai awal Desember 2019 dan tugas Marco sudah selesai pada 1 Desember 2019.
Menurut Bambang, anggaran TGUPP yang menggunakan APBD sama saja dengan KSP yang menggunakan APBN.
Pergub baru itu menurut Suharti cukup mendesak. Eksekutif harus menyesuaikan jumlah TGUPP dari saat ini sebanyak 67 orang menjadi 50 orang sesuai ketetapan DPRD DKI.
Di era Anies ada tiga nama yang kemudian mundur yakni Sudirman Saad, Chalid Muhammad, dan yang teranyar Marco Kusumawijaya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa," kata Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Suharti, alasan Marco mengundurkan diri karena ingin fokus menulis buku. Selama menjadi TGUPP, proses penulisan bukunya cukup lama tertahan penyelesaiannya.
Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD. Karena APBD milik berdua, gubernur dan DPRD
Alasan pendiri Rujak Center for Urban Studies itu mundur dari TGUPP adalah karena ingin fokus pada penulisan buku.
Prasetio pun menerangkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan argumentasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
Selain sebagai anggota TGUPP Anies Baswedan, Haryadi diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD).
Bambang Widjojanto menyandingkan TGUPP dengan kinerja pegawai Kantor Staf Presiden, yang didanai APBN.
Pada rapat badan anggaran kemarin, DPRD sepakat menganggarkan gaji anggota TGUPP untuk 50 orang.
Anies mengaku selama ini dirinya tidak pernah absen mengevaluasi kinerja TGUPP. Sayangnya, Anies tertutup soal hasil evaluasi tersebut.
Iman setuju apabila ada evaluasi terhadap TGUPP. Hal itu untuk mencegah agar tidak ada lagi anggota TGUPP yang rangkap jabatan.
Menurut Anies, tajamnya kritik pada TGUPP karena DPRD jengah melihat berbagai keberhasilan Pemprov DKI yang merupakan buah rekomendasi TGUPP.
Selain tidak aktif, ada sejumlah anggota TGUPP Anies yang rangkap jabatan.
Jumlah personel TGUPP itu sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 68 orang.
Kasus itu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anies mengklaim TGUPP telah bekerja. Mereka mengendalikan pelaksanaan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved