Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menurut Anies, tajamnya kritik pada TGUPP karena DPRD jengah melihat berbagai keberhasilan Pemprov DKI yang merupakan buah rekomendasi TGUPP.
Iman setuju apabila ada evaluasi terhadap TGUPP. Hal itu untuk mencegah agar tidak ada lagi anggota TGUPP yang rangkap jabatan.
Pada rapat badan anggaran kemarin, DPRD sepakat menganggarkan gaji anggota TGUPP untuk 50 orang.
Bambang Widjojanto menyandingkan TGUPP dengan kinerja pegawai Kantor Staf Presiden, yang didanai APBN.
Selain sebagai anggota TGUPP Anies Baswedan, Haryadi diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD).
Prasetio pun menerangkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan argumentasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Alasan pendiri Rujak Center for Urban Studies itu mundur dari TGUPP adalah karena ingin fokus pada penulisan buku.
Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD. Karena APBD milik berdua, gubernur dan DPRD
Menurut Suharti, alasan Marco mengundurkan diri karena ingin fokus menulis buku. Selama menjadi TGUPP, proses penulisan bukunya cukup lama tertahan penyelesaiannya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa," kata Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Di era Anies ada tiga nama yang kemudian mundur yakni Sudirman Saad, Chalid Muhammad, dan yang teranyar Marco Kusumawijaya.
Pergub baru itu menurut Suharti cukup mendesak. Eksekutif harus menyesuaikan jumlah TGUPP dari saat ini sebanyak 67 orang menjadi 50 orang sesuai ketetapan DPRD DKI.
Marco tercatat mengundurkan diri mulai awal Desember 2019 dan tugas Marco sudah selesai pada 1 Desember 2019.
Menurut Bambang, anggaran TGUPP yang menggunakan APBD sama saja dengan KSP yang menggunakan APBN.
Pembentukan TGUPP oleh Anies bertujuan mengendalikan program-program prioritas sekaligus memonitoring para dinas.
TGUPP yang sudah diisi oleh 65 anggota dengan lima bidang salah satunya bidang pencegahan korupsi semestinya bisa memberikan gambaran mengenai calon pejabat yang bersih.
"TGUPP itu adalah pekerja paruh waktu yang setiap tahun diperpanjang. Pekerja kontrak, bukan ASN. Jumlahnya (THR) sangat besar. Karena itulah diperlukan empati," ujar Mujiyono
Ketimbang menganggarkan APBD DKI untuk TGUPP, Gilbert meminta dana tersebut untuk dialihkan ke warga terdampak Covid-19.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat keputusan untuk mengalihkan 25% anggaran belanja pegawai untuk penanganan covid-19 dan bansos dengan total mencapai Rp4,3 triliun.
Isu bahwa hak keuangan TGUPP tidak ikut dirasionalisasi di masa pandemi covid-19 seperti tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI dinyatakan tidak benar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved