Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mundurnya Marco Kusumawijaya dari Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) karena tugasnya telah selesai.
"Memang khusus pada tim pesisir itu mereka sudah menuntaskan pekerjaannya, yaitu menyusun rencana pengembangan kawasan pesisir," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Marco tercatat mengundurkan diri mulai awal Desember 2019 dan tugas Marco sudah selesai pada 1 Desember 2019.
Anies menjelaskan rancangan pengembangan kawasan pesisir telah selesai sejak Oktober 2019 dan seharusnya dapat dipresentasikan pada November 2019.
Baca juga: Anies Hormati Keputusan DPRD Soal TGUPP
Akan tetapi, karena Pemprov DKI memiliki fokus lain seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, presentasi belum dilaksanakan.
"Bidang di TGUPP akan dihentikan bila kinerja telah diselesaikan. Jangan diartikan dihapus ya, karena memang tugasnya sudah selesai," katanya.
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyatakan hasil kinerja TGUPP merupakan bahan masukan untuk Pemprov DKI Jakarta seperti hasil kinerja dari bidang pengolahan pesisir.
"Rancangan itulah yang nanti menjadi bahan di dalam penyusunan revisi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Zona Kawasan Pesisir. Produknya sudah jadi, maka selesai," ujar Anies.
Marco mengundurkan diri mulai awal Desember 2019. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti.
"Sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," ujar Suharti saat dihubungi, Selasa (10/12).
Dia menyatakan Marco beralasan ingin fokus menulis buku.
Sebelum bergabung di TGUPP, Marco merupakan tim pakar pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017. (OL-2)
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved