Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya, mengundurkan diri dari jabatannya. Marco telah resmi mengundurkan diri per 1 Desember 2019.
“Sejak 1 Desember beliau mengundurkan diri,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti, di Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Suharti, alasan Marco mengundurkan diri karena ingin fokus menulis buku. Selama menjadi TGUPP, proses penulisan bukunya cukup lama tertahan penyelesaiannya.
“Saya tanya kenapa, ia ingin fokus menulis buku. Bukunya yang sudah tertahan lama, belum selesai juga,” kutip Suharti atas pengakuan Marco.
Baca juga: Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies Belum Cari Pengganti
Menurut dia, hingga saat ini jabatan Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir TGUPP DKI Jakarta masih kosong. Belum ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari penggantinya.
”Belum ada arahan untuk penggantinya,” lanjut Suharti.
Seperti diketahui, Marco merupakan pengamat perkotaan yang memimpin tim untuk mengatasi masalah pesisir sejak Juni 2018. Anggota timnya yaitu eks Dirjen Kelautan KKP, Sudirman Saad; eks Direktur Eksekutif Walhi, Khalid Muhammad; eks ICLEI, Irvan Pulungan; pakar kelautan ITB, Muslim Muin.
Soal pengunduran diri Marco dari TGUPP tersebar di media sosial Twitter. Akun Twitter @digeeembok mengunggah foto tangkapan layar terusan pesan, di mana isinya Marco menyatakan pamit undur diri dan tidak lagi menjadi anggota TGUPP per 1 Desember. (OL-8)
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen,"
Awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp26,5 miliar pada 2020.
Anggaran TGUPP diusulkan naik dari Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Menurut NasDem, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies mengatasi permasalahan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved