Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati keputusan DPRD DKI Jakarta yang menetapkan untuk membatasi jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pihaknya menyebut akan melihat aturannya lebih detail guna mengimplementasikannya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa," kata Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Menurutnya dari segi nilai, anggaran TGUPP tidak berubah. DPRD pun disebutnya telah mengakui kinerja TGUPP.
Baca juga : Mundur dari TGUPP, Marco Ingin Fokus Tulis Buku
"Anggaran tidak berubah. Mereka hanya merekomendasikan jumlah orang tapi secara anggaran tidak berubah. Dprd pun mengakui bahwa TGUPP untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi," tukasnya.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta membatasi jumlah TGUPP menjadi hanya 50 orang saja. Pembatasan ini disebabkan jumlah TGUPP yang membengkak dari sebelumnya tujuh orang menjadi 67 orang. Jumlah itu jika tida dibatasi akan terus bertambah karena dalam Pergub No 16/2019 tidak ada pembatasan jumlah anggota.
Di sisi lain pada saat ini jumlah TGUPP ada sebanyak 67 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp18,9 miliar.
Sementara untuk 2020, anggaran TGUPP naik menjadi Rp19 miliar. (OL-7)
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved