DPRD DKI Potong Anggaran TGUPP

PERDEBATAN alot Senin (9/12) malam terjadi akibat pro dan kontra masalah penghapusan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam RAPBD DKI 2020 sebesar Rp19,8 miliar.

Hanya satu fraksi yang menolak jika anggaran TGUPP dimasukkan ke RAPBD DKI 2020, yaitu PDI Perjuangan. Fraksi lainnya meminta kinerja TGUPP dievaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan pengusulan anggaran pada 2021.

Awalnya, sejumlah fraksi meminta anggaran untuk sebanyak 67 anggota TGUPP di-nolkan dari RAPBD DKI 2020. Kemudian mereka mengusulkan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) awalnya menyatakan menolak, tetapi akhirnya setuju anggaran TGUPP dimasukkan dengan catatan kinerja seluruh anggota TGUPP yang berjumlah 66 orang dengan satu orang ketua dievaluasi.

Sementara itu, yang menyatakan anggaran TGUPP tetap dimasukkan tanpa dikurangi ialah Fraksi Gerindra dan PKS.

Setelah berlangsung perdebatan panjang dan cukup alot dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), akhirnya Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, memutuskan anggaran TGUPP dipangkas menjadi 50 orang saja. Belum ditentukan berapa anggaran yang dikurangi dengan jumlah anggota yang dipangkas tersebut.

"Dengan mengucapkan bismillah, anggaran TGUPP saya putuskan hanya untuk 50 orang saja," kata Prasetio.

Keputusan tersebut tidak diterima Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono. "Jumlah 50 orang itu kebanyakan. Makin banyak masukan makin sulit maka sifatnya bukan percepatan," kata Gembong.

Dia menyarankan agar anggaran yang disetujui hanya untuk 17 anggota saja seperti saat era pemerintahan gubernur sebelumnya.

Prasetio pun menerangkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan argumentasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah DKI, Saefullah. Disebutkan, TGUPP memiliki kinerja yang terukur dan Pemprov DKI siap untuk melakukan evaluasi kinerja.

"Argumentasi Ketua TAPD DKI harus kita hormati. TAPD melalui inspektorat, tolong diganti yang double job. Ada yang double job, saya minta gajinya dikembalikan ke kas daerah. Anggota TGUPP yang tidak aktif, bisa dikurangi lagi. Mungkin bisa jadi berkurang. Saya akan sidak ke ruangan TGUPP. Jadi, saya hargai argumentasi Pak Sekda. Saya putuskan seperti itu," ungkap Prasetio.

Kinerja positif

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap tajamnya kritik kepada TGUPP disebabkan DPRD yang jengah melihat berbagai keberhasilan Pemprov DKI yang juga buah hasil rekomendasi dari TGUPP.

"Kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kritiknya, pantauannya itu hal-hal yang membuat kinerja pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies, kemarin.

Menurutnya, TGUPP telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. "Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental karena itu buat saya makin yakin, makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerjanya mereka makin dirasakan," ujarnya.

Anies pun memastikan tetap ada evaluasi bagi kinerja TGUPP sesuai dengan aturan yang berlaku. (Ssr/Ins/Put/J-1)