Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak menghasilkan. TGUPP bertugas mengawasi kegiatan strategis daerah terlaksana dengan baik.
"Begitu Anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja pengawasan internal (TGUPP)," ucap Anies di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Anies mengklaim TGUPP telah bekerja. Mereka mengendalikan pelaksanaan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah deliver unit," ujar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Baca juga: DPRD Tuding Kinerja TGUPP Tidak Efektif dan Bebani APBD
Keberadaan TGUPP demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kegiatan lainnya juga secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian.
Sebelumnya, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta menuntut agar anggaran TGUPP dihapuskan. Menurut Fraksi PSI, tidak ada hasil yang jelas dari tim khusus tersebut.
Sementara Fraksi Golkar menilai TGUPP tidak efektif dan membebani APBD DKI Jakarta. Fraksi PDIP DPRD DKI juga meminta agar anggaran TGUPP dialihkan ke dana operasional gubernur.
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.
Angka itu meningkat sebesar 1,22% dibandingkan tahun 2019 yakni Rp86,89 triliun. (OL-2)
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved