Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan enggan bersuara lantang terkait rangkap jabatan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia hanya mengatakan akan membuka aturannya kembali.
"Nanti kami lihat secara aturan," kata Anies di Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Anies mengaku selama ini dirinya tidak pernah absen mengevaluasi kinerja TGUPP. Sayangnya, Anies tertutup soal hasil evaluasi tersebut.
Mantan Mendikbud ini mengklaim selama ini TGUPP efektif membantu kinerja gubernur. Menurutnya, karena kinerjanya yang baik itulah TGUPP selalu dikritisi.
Baca juga: Ketua DPRD Kecam Anggota TGUPP yang tidak Aktif
"Kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menyebut TGUPP memiliki peran instrumental. Ia berpendapat, makin banyak kritik maka makin banyak kinerja yang dirasakan.
"Karena itu, buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP itu makin dirasakan," pungkas dia.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta membongkar rangkap jabatan Achmad Haryadi sebagai Dewan Pengawas RSUD dan TGUPP. Ini bermula saat rapat antara Komisi E dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Minggu (8/12).
Rapat membahas anggaran Rp211 juta buat gaji dan operasional anggota dewan pengawas. Ada lima dewas masing-masing tiga orang profesional dan dua dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Komisi E menemukan nama Achmad Haryadi dalam daftar dewas. Dia menjadi dewas sejak 2016 kemudian diangkat anggota TGUPP pada 2018. (OL-2)
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved