Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprotes besarnya anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI. Diketahui pada Rancangan APBD DKI 2022 Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar.
Gembong melanjutkan, kehadiran TGUPP selama ini justru mengganggu kinerja kepala dinas dan kepala badan serta walikota.
"Saya ingin sampaikan kepada pimpinan bahwa peran TGUPP sangat sentral, yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Rabu (24/11).
Baca juga : Anies Temui Alberto Longo dan Bamsoet Bahas Formula E
"Karena itu, mengingat waktu tidak terlalu panjang Pak Gubernur selesaikan masa jabatannya, silahkan menggunakan TGUPP sebanyak banyaknya. Mau 200 orang kek, 300 orang silakan, tapi jangan gerogoti APBD kita," tegasnya.
Ia meminta agar eksekutif memfokuskan APBD semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ia pun menyarankan agar untuk gaji dan tunjangan anggota TGUPP bisa menggunakan dana operasional gubernur.
"Maka saran kami, kepada Pak Gubenrur, Pak Sekda, silahkan gunakan dana operasional yang luar biasa itu, per bulan kan Rp4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan sebagian untuk dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP. Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta dengan mengalokasikan sebagian dana operasional untuk TGUPP. Maka kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19 miliar untuk didrop, dinolkan," tegasnya. (OL-7)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved