Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprotes besarnya anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI. Diketahui pada Rancangan APBD DKI 2022 Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar.
Gembong melanjutkan, kehadiran TGUPP selama ini justru mengganggu kinerja kepala dinas dan kepala badan serta walikota.
"Saya ingin sampaikan kepada pimpinan bahwa peran TGUPP sangat sentral, yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Rabu (24/11).
Baca juga : Anies Temui Alberto Longo dan Bamsoet Bahas Formula E
"Karena itu, mengingat waktu tidak terlalu panjang Pak Gubernur selesaikan masa jabatannya, silahkan menggunakan TGUPP sebanyak banyaknya. Mau 200 orang kek, 300 orang silakan, tapi jangan gerogoti APBD kita," tegasnya.
Ia meminta agar eksekutif memfokuskan APBD semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ia pun menyarankan agar untuk gaji dan tunjangan anggota TGUPP bisa menggunakan dana operasional gubernur.
"Maka saran kami, kepada Pak Gubenrur, Pak Sekda, silahkan gunakan dana operasional yang luar biasa itu, per bulan kan Rp4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan sebagian untuk dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP. Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta dengan mengalokasikan sebagian dana operasional untuk TGUPP. Maka kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19 miliar untuk didrop, dinolkan," tegasnya. (OL-7)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved