ANGGOTA Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprotes besarnya anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI. Diketahui pada Rancangan APBD DKI 2022 Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar.
Gembong melanjutkan, kehadiran TGUPP selama ini justru mengganggu kinerja kepala dinas dan kepala badan serta walikota.
"Saya ingin sampaikan kepada pimpinan bahwa peran TGUPP sangat sentral, yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Rabu (24/11).
Baca juga : Anies Temui Alberto Longo dan Bamsoet Bahas Formula E
"Karena itu, mengingat waktu tidak terlalu panjang Pak Gubernur selesaikan masa jabatannya, silahkan menggunakan TGUPP sebanyak banyaknya. Mau 200 orang kek, 300 orang silakan, tapi jangan gerogoti APBD kita," tegasnya.
Ia meminta agar eksekutif memfokuskan APBD semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ia pun menyarankan agar untuk gaji dan tunjangan anggota TGUPP bisa menggunakan dana operasional gubernur.
"Maka saran kami, kepada Pak Gubenrur, Pak Sekda, silahkan gunakan dana operasional yang luar biasa itu, per bulan kan Rp4 sekian miliar. Kenapa tidak disisihkan sebagian untuk dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP. Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta dengan mengalokasikan sebagian dana operasional untuk TGUPP. Maka kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19 miliar untuk didrop, dinolkan," tegasnya. (OL-7)
