Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FRAKSI Partai Amanat Nasional DKI Jakarta yakin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bisa membantu kinerja Gubernur Anies Baswedan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sepakat memangkas jumlah anggota TGUPP yang semula 67 orang menjadi 50.
"Saya rasa 50 itu angka yang sangat masuk akal dan kita hormati keputusan di Banggar. Insya Allah, semakin membantu kinerja gubernur, mulai dari monitoring, pengawasan. Apalagi pak Anies sekarang tidak ada wagub," ujar Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Zita Anjani, di Jakarta, Kamis (12/12).
Zita menuturkan pembentukan TGUPP oleh Anies bertujuan mengendalikan program-program prioritas sekaligus memonitoring para dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar on the track.
"Itu kan supaya bisa mengejar 22 janji Anies-Sandi waktu itu soal program prioritas gubernur. Kita bisa lihat penyerapan anggaran Jakarta, kalau mau ngomongin efektivitas itu serapanya dari 2017 relatif baik," jelas Zita.
Baca juga: Samakan TGUPP dengan KSP, Bambang Widjoyanto Dikritik
"Walaupun, memang belum sesuai target. Targetnya kan 90% itu, memang sulit untuk menyerap anggaran 90%. Jadi, kami harap kedepannya bisa di atas 80% dan bisa mencapai di angka mendekati 90%," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan dirinya menghormati keputusan DPRD DKI Jakarta yang membatasi jumlah anggota TGUPP. Pihaknya akan melihat aturannya lebih detail guna mengimplementasikannya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa. Anggaran tidak berubah. Mereka hanya merekomendasikan jumlah orang tapi secara anggaran tidak berubah. DPRD pun mengakui TGUPP untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi," tandas Anies. (OL-2)
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen,"
Awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp26,5 miliar pada 2020.
Anggaran TGUPP diusulkan naik dari Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Menurut NasDem, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies mengatasi permasalahan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved