NEWSTICKER

Berita Terbaru Ruu Mk Hari Ini

Di Tengah Kritik, RUU MK Melaju Jadi Undang-Undang
19/8/2016 05:59
DPR RI dan pemerintah sepakat membahas revisi UU No 24 Tahun 2003 tentang MK pada 25 Agustus lalu dan hari ini, 1 September, RUU itu disahkan menjadi UU.
UU MK Digugat Karena Potensial Lemahkan Independensi Hakim
19/8/2016 05:59
Proses pembentukan dan materi muatan yang tercantum dalam revisi UU MK semakin melegitimasi kebobrokan pembentukan legislasi yang tidak sesuai UUD 1945.
PSHK UII Ajukan Judicial Review UU MK
19/8/2016 05:59
Pengesahan perubahan ketiga UU MK dinilai tergesa-gesa dan terindikasi bertentangan dengan konstitusi
Awas Barter Politik dalam Ambil Putusan
19/8/2016 05:59
Revisi UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburuburu dan mengabaikan aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
Akan Masuk Pusaran Konflik Kepentingan
19/8/2016 05:59
UU MK kini sedang diuji materi ke MK, soal masa perpanjangan jabatan hakim.
Revisi UU MK Memang belum Tuntas
19/8/2016 05:59
REVISI UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburu-buru dan mengabaika n aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
Bagir Manaan Sebut Revisi UU MK Langgar Asas Keterbukaan
19/8/2016 05:59
Dalam negara demokrasi, undang- undang adalah perwujudan general will.
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Menjadi Ketua Panja RUU MK
19/8/2016 05:59
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyepakati Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjadi Ketua Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi UU MK.
Pemerintah Sebut tidak Ada Diskriminasi Usia Pensiun Panitera MK dan MA
19/8/2016 05:59
Batas usia pensiun panitera sepenuhnya merupakan kebijakan dari pembentuk UU.
Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 Tahun
19/8/2016 05:59
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK minimal berusia 60 tahun,
MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Hakim Konstitusi Tetap 55 Tahun
19/8/2016 05:59
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 tentang MK (UU MK).
Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU
19/8/2016 05:59
Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah belum Sepakati Draf RUU MK
19/8/2016 05:59
Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menekankan pemerintah belum sepakat terhadap draf Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Tak Ada Motif Politik, DPR Jamin Pembahasan Revisi UU MK Terbuka ke Publik
19/8/2016 05:59
Salah satu materi yang akan diubah adalah terkait dengan perubahan syarat minimal usia hakim MK saat menjabat, yaitu dari 55 menjadi 60 tahun, hingga evaluasi hakim.
Pakar: Revisi UU MK Upaya Menyingkirkan Hakim Tertentu
19/8/2016 05:59
PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) punya tendensi untuk menyingkirkan hakim konstitusi tertentu.
RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi
19/8/2016 05:59
RUU perubahan keempat tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah
Pakar: Hampir Tidak Ada Celah untuk Gagalkan RUU MK
19/8/2016 05:59
PAKAR hukum dan tata negara Feri Amsari menuturkan hampir tak ada celah untuk menggagalkan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).
Hati Saya Remuk Sebenarnya
19/8/2016 05:59
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.
Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah
19/8/2016 05:59
Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya
Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK
19/8/2016 05:59
PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.