Hati Saya Remuk Sebenarnya

Revisi Aturan Tata Tertib DPR Bisa Rusak Sistem Ketatanegaraan

DPR menyepakati revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Revisi tersebut mengatur penyisipan Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

MKMK Dalami Laporan Terkait 9 Hakim MK Diduga Langgar Etik

Sebelumnya, 9 Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Diduga Melanggar Kode Etik Sidang Sengketa Pilkada, 9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK

LOKATARU Foundation melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik  terkait dalam sengketa Pilkada 2024

Masa Tugas Palguna dkk sebagai Anggota MKMK Diperpanjang

Perpanjangan masa tugas Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 6 Tahun 2024. Ketiganya mengucap sumpah di hadapan Ketua MK Suhartoyo

MKMK Bakal Proaktif Pantau Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan akan proaktif memantau jalannya sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 agar para hakim konstitusi menjaga kode etik. 

MKMK Masih Tunggu Salinan Lengkap PTUN Jakarta Atas Gugatan Anwar Usman

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna buka suara atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang meminta harkat dan martabat Anwar Usman

Putusan MK tentang Pemilu Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat

Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.  

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

PKS Dorong DPR Tinjau Ulang Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Usai MK Tolak Permohonan

KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,

Jimly Asshiddiqie Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan MK tentang Pemilu

Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.

Putusan MK Tentang Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional

Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia