NEWSTICKER

Berita Terbaru Ruu Mk Hari Ini

Megawati Pertanyakan Urgensi Revisi UU MK dan Penyiaran
19/8/2016 05:59
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah revisi undang-undang di DPR. Proses revisi beberapa produk dinilai problematik
Puan Buka Suara soal Revisi UU MK dan UU Penyiaran
19/8/2016 05:59
Puan buka suara soal revisi UU MK dan UU Penyiaran
RUU MK, Fraksi PDIP Pastikan Ajukan Nota Keberatan
19/8/2016 05:59
PDI Perjuangan secara tegas mengajukan nota keberatan atau minderheit nota soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi itu tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI untuk disahkan
PKB belum Tentukan Sikap soal RUU MK
19/8/2016 05:59
PKB belum tentukan sikap politik soal RUU MK
Sikap Fraksi NasDem terhadap Revisi UU MK: Menerima dengan Catatan
19/8/2016 05:59
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan pihaknya menerima revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan catatan.
Baleg DPR Bantah Terburu-buru Bahas Revisi UU TNI, Polri, hingga Kementerian Negara
19/8/2016 05:59
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
DPR belum Prioritaskan Revisi UU MK
19/8/2016 05:59
DPR belum akan memprioritaskan pembahasan revisi UU MK
NasDem: Pembahasan RUU Lebih Cepat Lebih Baik
19/8/2016 05:59
BENDAHARA Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan bahwa sebaiknya pembahasan revisi undang-undang (RUU) yang tengah di DPR untuk segera dibahas.
Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
19/8/2016 05:59
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
DPR Sepakat RUU MK Dibahas pada Periode Mendatang
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir membeberkan proses RUU MK tak bisa dilanjutkan karena waktu Masa Sidang DPR RI yang akan berakhir.
Utak-atik Politik Meruntuhkan Independensi Mahkamah Konstitusi
01/1/1970 07:00
Alih-alih memperbaiki MK, revisi pada saat ini hanya akan membuka jalan intervensi MK oleh politikus.