Berita Terbaru Ruu Kesehatan Hari Ini

Ribuan Nakes Aksi Damai di Monas Tolak RUU Kesehatan

Ada lima organisasi profesi kesehatan yang mengikuti unjuk rasa termasuk Ikatan Dokter Indonesia.

KRPI Dorong Jaminan Sosial Tetap Sesuai UU SJSN

Pengesahan RUU Kesehatan akan mencabut empat UU, yakni UU Tenaga Kesehatan (99 pasal), UU Praktik Kedokteran (88 pasal), UU Kebidanan (80 pasal), dan UU Keperawatan (66 pasal).

Dokter Pastikan Aksi Tolak RUU Kesehatan tidak Ganggu Pelayanan Pasien

"Insya Allah tidak (mogok praktek), lah. Tapi saya tidak tahu kalau sampai benar-benar tidak ditanggapi. Mungkin ada aksi yang lebih besar lagi."

Besok, Lima Organsasi Dokter dan Nakes Bakal Aksi Tolak RUU Kesehatan di Depan Istana

Ketua Umum PPNI Harif Fhadillah menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan perundingan untuk menentukan apakah ada aksi mogok praktek atau tidak.

Memperkuat Anggaran Kesehatan 

Salah satu pasal yang mengalami penundaan pembahasan adalah perihal Pembiayaan Kesehatan. Pemerintah berkeinginan menghapus Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009.

IDI Tidak Punya Dewan Pengawas, Terbuka Celah Korupsi

SEKRETARIS Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam menyebut adanya potensi korupsi dalam tubuh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

7 Tuntutan Hari Buruh Internasional Senin 1 Mei 2023

Para buruh menyuarakan tujuh tuntutan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2023, yang akan berlangsung Senin, (1/5) hari ini.

Polemik RUU Kesehatan dan Hak Pekerja

JKN merupakan bagian dari transformasi kesehatan nasional. JKN menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara di bidang kesehatan.

6 Penyebab Tidak Meratanya Dokter di Daerah

WAKIL Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Mahesa Paranadipa Maikel menilai penyebab tidak meratanya dokter di daerah karena enam hal. Apa sajakah itu?

Perlu Regulasi yang Kuat Cegah Kekerasan kepada Dokter

PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan

Refleksi RUU Kesehatan : Program Pendidikan Berbasis Rumah Sakit Perlu Digodok Secara Matang

pasien kanker yang naik tiap tahun namun masih belum sebanding dengan jumlah dokter ahli Bedah Onkologi yang kurang dari 300 orang di seluruh Indonesia.

Singgung RUU Kesehatan, Ketua DPR Ingatkan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan

Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk Nakes dalam menjalankan tugas menyusul maraknya kasus kekerasan yang menimpa Nakes

FDSP Dukung RUU Kesehatan dan Tolak Monopoli Organisasi Profesi

Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) adalah organisasi yang terdiri dari dokter-dokter yang mengalami kesulitan dalam menjalankan praktik medisnya.

Pemecatan Dokter Bedah, Ombudsman: Kritik RUU Kesehatan Adalah Hak Demokrasi

KETUA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih menilai pemecatan Dokter Bedah Saraf Zainal Muttaqin dari Rumah Sakit Kariadi,

Koalisi Tenaga Kesehatan Dukung Menkes Soal Biaya Perolehan Izin SIP dan STR

Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.

Penyusunan RUU Kesehatan Disebut tidak Terbuka dan tanpa Naskah Akademik

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah sudah memberikan pandangan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan pada 11 April 2023.

Omnibus Law dan Politik Belah Bambu

Karena keberhasilan UU P2SK, DPR melalui Baleg semakin bersemangat meluncurkan prolegnas RUU Omnibus Kesehaan, hasil kerja sama yang apik dengan Kemenkes.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia Menolak Substansi RUU Kesehatan

Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.

Rencana Praktik Nakes Asing di Daerah Dinilai tidak Tepat

RENCANA Kemenkes mempermudah tenaga kesehatan asing di Indonesia mengisi kekosongan posisi nakes di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) dinilai kurang tepat.

RUU Kesehatan Wujudkan Transformasi Kesehatan di Indonesia

Dengan transformasi ini, public health akan memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya mengembalikan fungsi posyandu dan posbindu untuk kembali aktif.

Selamat Jalan Pak Kwik

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia