Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
RIBUAN massa dari organisasi profesi kesehatan berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi damai dan menuntut agar Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU) Kesehatan dibatalkan.
"RUU Kesehatan ini masih banyak masalah wakil rakyat yang merasakan aspirasi kita bahwa RUU kesehatan harus dihentikan," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi di Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Senin (8/5).
Organisasi profesi kesehatan yang turut mengikuti aksi damai tersebut antara lain PB IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Baca juga: Dokter Pastikan Aksi Tolak RUU Kesehatan tidak Ganggu Pelayanan Pasien
"Apa yang kita aspirasikan untuk kepentingan rakyat, pada saat tenaga kesehatan turun ke jalan sebuah hal yang sebenarnya sangat dihindari melawan hari nurani namun pada saat turun ke jalan ada sesuatu masalah ada kondisi yang berkaitan dengan kesehatan rakyat Indonesia ini lah tanggung jawab profesi kita," ujar Adib.
"Pandemi sudah membuktikan yang berperan besar dalam menyelesaikan pandemi ini adalah tenaga kesehatan yang bisa merasakan problematika atau potensi masalah adalah kita," tambahnya.
Juru bicara aksi damai RUU Kesehatan, Beni Satria, mengatakan fokus aksi damai tersebut untuk menuntut pasal-pasal kriminalisasi bahwa masyarakat saat ini tidak memahami perbedaan antara apa itu isu medis, kesalahan medis, dan kelalaian medis.
Baca juga: Kemenkes Imbau Aksi Penolakan RUU Kesehatan Jangan Sampai Rugikan Pasien
"Menyamakan semua itu bahwa sesuatu yang tidak diinginkan oleh dokter dan juga tenaga kesehatan kemudian dimasukkan unsur pidana bahkan sampai 10 tahun penjara akan menimbulkan ketakutan bagi seluruh tenaga kesehatan, tidak hanya dokter, tapi juga seluruh tenaga kesehatan yang undang-undangnya dicabut dalam RUU ini,” katanya. (Z-6)
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Antusias Warga Mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta jajarannya untuk profesional dan humanis dalam pelaksanaan Operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Rayakan HUT ke-80 RI dengan mengenang perjuangan bangsa melalui kunjungan ke situs bersejarah.
Langkah Berhenti Luar Biasa merupakan alternatif bagi penumpang kereta api untuk menghindari potensi kemacetan menuju Stasiun Gambir akibat konsentrasi massa aksi di sekitar Monas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved