Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan mempercepat terciptanya transformasi kesehatan di Indonesia sesuai dengan program 6 transformasi kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Transformasi ini terdiri dari transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem layanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan terkahir transformasi teknologi kesehatan.
Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salaman, MKM mengatakan bahwa terkait transformasi layanan primer, RUU Kesehatan akan mewujudkan terjadinya transformasi ini.
"Transformasi layanan primer dasarnya adalah promotif dan preventif, jangan sampai orang sakit dulu baru kita obatin, cost-nya pasti akan lebih besar. Kita berpikir masyarakat Indonesia punya paradigma tetap sehat dan cegah sakit. Berpikir dari diri sendiri dan keluarga," ungkapnya dalam Asclepedia GMK Pro Kontra RUU Kesehatan dan 6 Pilar Transformasi Kesehatan, Minggu (16/4).
Baca juga: Gratis, Ini 14 Penyakit yang Bisa Diskrining di Puskesmas
Baca juga: Baru 33% Masyarakat Aktif Skrining Penyakit Tidak Menular
Lebih lanjut, Ngabila mengatakan bahwa dengan transformasi ini, public health akan memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu hal yang akan dilakukan ialah mengembalikan fungsi posyandu dan posbindu di setiap RW untuk kembali aktif.
"Lalu, di setiap kecamatan juga akan ada USG untuk ibu hamil, ada juga kanker payudara dan paling penting mengedepankan kesehatan ibu hamil," ujar Ngabila.
Kedua, RUU Kesehatan akan mewujudkan transformasi pada layanan rujukan. Dikatakan bahwa dalam hal ini, RUU Kesehatan akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan yang dapat meningkatkan layanan kesehatan.
"Jadi orang yang biasanya berobat ke luar negeri dan tidak menguntungkan ekonomi kita akan berubah. Karena nanti akan ada perubahan teknologi dan sudah ada grand design juga terhadap ini," tuturnya.
Ketiga, RUU Kesehatan akan mebuat terwujudnya transformasi sistem layanan kesehatan baik itu obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian nasional.
"Selama ini kita kalau mau operasi pakai obat-obatan luar negeri. Ini mau di break out. Jadi kita bisa berdikari sehingga harga obat dan alkes murah dan nanti cost-nya rumah sakit umum daerah bisa muter otak untuk membuat tenaga kesehatannya mendapatkan standard salary," tegas Ngabila.
Keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. RUU Kesehatan akan menerapkan perencanaan berbasis kinerja dan mempertimbangkan prioritas pembangunan kesehatan dan penyelesaian masalah. Lalu akan diterapkan sistem pelaporan realisasi belanja dan menjamin manfaat berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan mengendalikan moral hazar.
Kelima, transformasi SDM kesehatan. Dikatakan bahwa RUU Kesehatan memiliki beberapa perdebatan dalam sisi ini karena nantinya Kemenkes dan pemerintah daerah akan mengatur perpanjangan izin praktik bagi tenaga kesehatan. Menurut Ngabila, pemerintah harus menjelaskan bahwa organisasi profesi masih memiliki peran krusial untuk menjaga mutu dan kualitas tenaga kesehatan dan tidak dihapuskan.
"Organisasi profesi ini tidak dihapuskan dan akan menjadi independen. Semangatnya simplifikasi dan memudahkan," ujarnya.
Keenam, transformasi teknologi kesehatan. RUU Kesehatan akan mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan.
"Jadi SatuSehat atau dulunya PeduliLindungi akan menjadi satu super apps kesehatan untuk menjadi satu pintu," ucap Ngabila.
Menurutnya, RUU Kesehatan ini juga sudah melakukan public hearing dan revisi terhadap daftar inventaris masalah (DIM). Dari 3.020 DIM, sebanyak 1.037 dinyatakan tetap, 399 mendapatkan perubahan narasi, dan 1.584 dilakukan perubahan substansi. (H-2)
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
PARA kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) disebut sebagai garda terdepan yang berperan penting dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan keluarga.
Endang Setiawati, fasilitator Rumah Anak SIGAP di Kutai Kartanegara, berbagi kisah inspiratif tentang pentingnya pola asuh dan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak.
Program peningkatan mutu pengukuran di Posyandu juga terus diperkuat melalui distribusi 300.000 alat antropometri.
Harapannya, dengan adanya perhatian dan intervensi yang berkelanjutan, angka stunting di Kota Sorong dapat terus menurun.
Cek kesehatan lansia di posyandu dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan, dan penyuluhan.
PEMERINTAH mulai membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok bayi di bawah usia lima tahun (balita). Penyalurannya diberikan sekali dalam sepakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved