Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR belum mendapatkan nama terkait pengganti ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada pembahasan atau perbincangan tentang sosok yang akan menggantikan Firli.
"Belum ada dibahas di grup kami sekadar ngobrol-ngobrol kira-kira siapa nama juga belum ada. Karena memang kami sedang fokus di dapil semua," ujarnya, Jumat (29/12).
Dia mengatakan biasanya memang ada anggota DPR yang bisa berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk menanyakan hal tersebut. Namun hingga kini belum ada.
Baca juga : Presiden Jokowi akan Ajukan 2 Nama Pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
"Biasanya bisa ditanya ke pimpinan KPK siapa kira-kira. Tapi ini sepertinya tidak ada yang punya kedekatan"
Lebih lanjut karena waktu yang berdekatan dengan pemilu dan mayoritas anggota DPR fokus di daerah pilih maka kemungkinan pembahasan bisa dilakukan seusai pemilu 2024. Selain menjaga situasi tetap kondusif juga pembahasan di komisi dipastikan akan alot dan tarik menarik.
"Bisa saja ini dibahas setelah pemilu karena tentu untuk situasi tetap kondusif dan juga ini kan pasti akan alot pembahasannya karena di komisi terpecah karena tiga capres," ungkapnya.
Nantinya proses pemilihan pengganti Firli akan menggunakan mekanisme suara terbanyak dari kandidat yang sebelumnya dalam seleksi KPK tidak terpilih.
Dengan keluarnya Firli kini komisioner KPK tinggal empat orang, dan dipimpin oleh Ketua sementara Lembaga Antirasuah Nawawi Pomolango. Komposisi itu jelas tidak boleh dibiarkan lama. (Z-4)
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved