Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR belum mendapatkan nama terkait pengganti ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada pembahasan atau perbincangan tentang sosok yang akan menggantikan Firli.
"Belum ada dibahas di grup kami sekadar ngobrol-ngobrol kira-kira siapa nama juga belum ada. Karena memang kami sedang fokus di dapil semua," ujarnya, Jumat (29/12).
Dia mengatakan biasanya memang ada anggota DPR yang bisa berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk menanyakan hal tersebut. Namun hingga kini belum ada.
Baca juga : Presiden Jokowi akan Ajukan 2 Nama Pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
"Biasanya bisa ditanya ke pimpinan KPK siapa kira-kira. Tapi ini sepertinya tidak ada yang punya kedekatan"
Lebih lanjut karena waktu yang berdekatan dengan pemilu dan mayoritas anggota DPR fokus di daerah pilih maka kemungkinan pembahasan bisa dilakukan seusai pemilu 2024. Selain menjaga situasi tetap kondusif juga pembahasan di komisi dipastikan akan alot dan tarik menarik.
"Bisa saja ini dibahas setelah pemilu karena tentu untuk situasi tetap kondusif dan juga ini kan pasti akan alot pembahasannya karena di komisi terpecah karena tiga capres," ungkapnya.
Nantinya proses pemilihan pengganti Firli akan menggunakan mekanisme suara terbanyak dari kandidat yang sebelumnya dalam seleksi KPK tidak terpilih.
Dengan keluarnya Firli kini komisioner KPK tinggal empat orang, dan dipimpin oleh Ketua sementara Lembaga Antirasuah Nawawi Pomolango. Komposisi itu jelas tidak boleh dibiarkan lama. (Z-4)
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.
Hakim Tunggal Sulistyo peringatkan pihak Gus Yaqut dan KPK agar tidak melakukan praktik transaksional dalam sidang praperadilan kuota haji
Tim hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka oleh KPK cacat administratif dan langgar KUHAP baru.
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved