Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL potensial terkena sanksi dari badan sepak bola Eropa, UEFA. Upaya menuntut UEFA menjatuhkan sanksi terhadap Israel terus bergerak di belakang layar bahkan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas disepakati pada September lalu.
Laporan terbaru The Athletic menyebutkan federasi sepak bola Eropa itu masih aktif menggelar pertemuan dengan kelompok pro-Palestina untuk mengumpulkan kesaksian pelanggaran HAM yang dapat menjadi dasar keputusan ke depan.
The Athletic mengungkap UEFA sempat hampir membawa isu larangan Israel ke pemungutan suara pada akhir September lalu. Namun, langkah itu ditunda setelah tercapai gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat.
Meski begitu, proses konsultasi tetap berjalan intensif. UEFA disebut terus berdialog dengan Game Over Israel. Aliansi kelompok advokasi dan suporter tersebut mendesak agar Israel diboikot dari kompetisi Eropa.
Pertemuan-pertemuan itu membahas mekanisme teknis jika larangan tersebut benar-benar diterapkan.
Dalam laporan itu, UEFA dinilai tidak mungkin menjatuhkan sanksi melalui komite eksekutifnya. Namun, federasi Eropa itu disebut memantau ketat dua proses mosi yang sedang ditempuh Irlandia dan Swiss.
Jika kedua negara tersebut menang, langkah hukum tersebut dapat memaksa UEFA menjatuhkan sanksi dan menyingkirkan Israel dari turnamen Eropa.
Pada Oktober lalu, UEFA juga meminta Game Over Israel mengumpulkan kesaksian dari para pakar HAM sebagai bagian dari proses penelaahan. Meski begitu, UEFA menolak memberikan komentar terkait laporan The Athletic tersebut.
Tekanan publik terhadap UEFA terus meningkat. Bulan lalu, lebih dari 70 atlet ternama menandatangani surat terbuka yang mendesak agar Israel diskors dari sepak bola Eropa.
Surat yang ditujukan kepada Presiden UEFA Aleksander Ceferin itu diinisiasi kelompok Athletes for Peace. Mereka mengekspresikan kekecewaan atas sikap pasif UEFA.
Para penandatangan termasuk gelandang Monaco Paul Pogba, Cheick Doucoure dari Crystal Palace, serta mantan pesepak bola Anwar El Ghazi, Hamza Choudhury, dan Hakim Ziyech. Pelatih Nigel Pearson juga masuk daftar, bersama bintang kriket internasional Moeen Ali.
Jumlah dukungan disebut akan terus bertambah. Dalam surat kepada UEFA, mereka menegaskan tidak boleh ada ruang bagi Israel di sepak bola karena kekerasa yang dilakukan negara tersebut.
"Tidak ada panggung, arena, atau ruang bersama dalam masyarakat internasional yang seharusnya menerima sebuah rezim yang melakukan genosida, apartheid, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Desakan itu sejalan dengan seruan tim ahli PBB pada September lalu yang meminta FIFA dan UEFA menangguhkan Israel. Seruan tersebut muncul setelah komisi penyelidikan independen PBB menyimpulkan adanya praktik genosida di Gaza dan menilai Israel bertanggung jawab atas tindakan itu. (I-3)
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved