Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Madura United, Achsanul Qosasi menyayangkan rekomendasi Komnas HAM mengenai pembekuan sementara seluruh pertandingan sepak bola sebagai hasil investigasi atas Tragedi Kanjuruhan.
Komnas HAM baru-baru ini telah menyampaikan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa pada awal Oktober. Komnas HAM kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada PSSI agar peristiwa nahas di Stadion Kanjuruhan tak pernah terjadi lagi di Tanah Air.
Salah satunya adalah mendesak PSSI untuk membekukan seluruh aktivitas sepak bola sampai ada standarisasi terhadap pengawas pertandingan di seluruh level kompetisi.
Achsanul menilai perspektif Komnas HAM itu lebih kepada persoalan HAM-nya, tapi tidak melihat dari unsur sepak bola sama sekali. "Dia tidak melihat dari perspektif bagaimana sepak bola ini bisa segera bergulir kembali. Dia tidak punya pertimbangan itu sama sekali," kata Achsanul dalam keterangan yang diterima, Senin (7/11).
Baca juga: KLB Pilih Juandi Lagi jadi Ketua Askab PSSI Tasikmalaya 2022-2026
Achsanul menilai Komnas HAM seharusnya lebih merekomendasikan tentang jaminan agar hak-hak asasi manusia dapat terakomodir dalam sepak bola, bukan malah merekomendasikan terkait kompetisi atau sepak bolanya. Jadi, lanjut dia, jika Komnas HAM masuk dalam ranah sepak bolanya, itu menjadi langkah yang terlalu jauh.
"Komnas HAM mestinya merekomendasikan, misalnya, demi keamanan penonton maka dalam menggelar kompetisi sepak bola harus memperhatikan apakah itu jam tayangnya atau instrumen-instrumen lain. Bukan sepak bolanya," kata Achsanul.
Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar juga meminta Komnas HAM tidak gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi terkait pembekuan seluruh aktivitas sepakbola Tanah Air.
Menurutnya, pembekuan seluruh aktivitas sepak bola bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan seluruh masalah. Umuh menegaskan, selama ini sepak bola telah mempersatukan bangsa dan kesatuan bahkan tempat silahturahmi. Belum lagi rekomendasi itu berpotensi adanya sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). (OL-4)
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
PSSI resmi menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah Piala AFF U17 2026 karena fasilitas stadion di Kaltim belum siap.
Denda tersebut dijatuhkan AFC karena PSSI dinilai lalai dalam memenuhi ketentuan regulasi pertandingan internasional yang telah ditetapkan oleh konfederasi.
Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts & Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon pada 27 & 30 Maret 2026 di GBK.
Penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih timnas U-17 sekaligus menandai adanya pergeseran posisi di jajaran pelatih timnas kelompok umur.
Ketidakpastian keikutsertaan timnas Indonesia di Asian Games 2026 bermula dari pemberitaan media Vietnam yang menyebutkan adanya perubahan regulasi oleh AFC dan OCA.
Berdasarkan rilis Komite Disiplin AFC, sanksi tersebut merupakan akumulasi dari empat pelanggaran keamanan yang terjadi pada awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved