Politik Dan Hukum

KPK Minta 5 Anggota DPRD OKU Jelaskan Proses Penganggaran

Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.

KPK Dalami Aliran Dana dan Verifikasi Dokumen Terkait Suap Izin TKA di Kemenaker

Pemerasan terhadap TKA ini diduga terjadi dari 2019. KPK menghitung para tersangka berhasil meraup Rp53 miliar.

Polwan Diminta Perkuat Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen Polwan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.

Buron Terkait Pembacokan Jaksa di Deli Serdang Ditangkap

Sebelum insiden, penuntut umum meminta bantuan pelaku untuk menghubungi buronan untuk dieksekusi.

Pengamat Sebut Seruan Wapres Gibran soal Hilirisasi Digital Perlu Diapresiasi

Seruan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait pentingnya bergerak bersama untuk mengembangkan potensi hilirisasi digital di Indonesia perlu diapresiasi.

Istana Ungkap Banyak Menteri yang Kurang Tidur

Dalam enam bulan terakhir, Hasan menyebut banyak menteri kabinet Prabowo kekurangan waktu tidur.

Golkar Respons Hasil Survei yang Menyebut Basis Pendukungnya Paling Percaya Ijazah Jokowi Palsu

Golkar  merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.

Kejagung: Tuntutan 20 Tahun Penjara Zarof Ricar Sudah Maksimal

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut tuntutan 20 tahun penjara terhadap Zarof Ricar merupakan hasil pertimbangan pimpinan dan didasarkan pada fakta persidangan.

Zarof Ricar Dituntut 20 Tahun Penjara, Ini Faktor yang Memberatkan

Zarof Ricar dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang kasus korupsi, suap, dan gratifikasi

Kejagung Buka Peluang Periksa Nadiem Makarim Terkait Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Kejagung membuka kemungkinan untuk memeriksa  Nadiem Makarim, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek

Kejagung Periksa 28 Saksi Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook, Termasuk 2 Mantan Stafsus Nadiem

28 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook di Kemendikbud Ristek, Dua diantaranya mantan staf Nadiem

Diperiksa Soal Ijazah Jokowi, Kader PSI: Hanya Lengkapi Berkas

Sandi juga menyebutkan kemungkinan dirinya sudah selesai diperiksa terkait peristiwa ini karena dirinya telah menyerahkan semua bukti-bukti melalui diska lepas kepada penyidik.

Jaksa Tuntut Pengacara Ronald Tannur 14 Tahun Penjara

Jaksa Nurachman Adikusumo menambahkan, Lisa juga dituntut agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan profesi sebagai advokat.

Indonesia-Prancis Bakal Produksi Bersama dan Alih Teknologi Alutsista

Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.

Prabowo Sebut Ingin Ajak Emmanuel Macron ke Hambalang

PRESIDEN Prabowo Subianto mengaku sejatinya ingin mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk singgah ke kediamannya di Hambalang.

Polri: 10.353 Preman Ditindak Selama 25 Hari

Polri juga melakukan edukasi terhadap pelaku premanisme. Sebab, kata dia, premanisme itu adalah status sosial yang harus bisa dipilah untuk tidak dilakukan.

Presiden Prabowo Tersanjung Diundang Macron Hadiri Bastille Day 2025

Prabowo Subianto diundang langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghadiri hari besar Prancis atau Bastille Day 2025 di Paris, Prancis, 14 Juli mendatang.

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

DPR Akan Panggil Komdigi dan BSSN Imbas Peretasan Situs Pedulilindungi

Yang akan dimintai keterangan dan klarifikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak pengelola PeduliLindungi. 

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting