Polemik Kasus Es Gabus dan Hogi Dinilai Cermin Kerusakan Kultur Polri

KASUS hukum yang menjerat pedagang es gabus serta perkara Hogi Minaya dinilai kembali menyingkap persoalan mendasar di tubuh Korps Bhayangkara. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai polemik tersebut bukan sekadar insiden individual, melainkan refleksi dari kultur kekuasaan yang masih mengakar kuat di institusi Polri.

Menurut Fickar, dalam praktiknya, kepolisian masih kerap memosisikan diri sebagai lembaga yang dominan saat berhadapan dengan masyarakat kecil.

"Dua kasus itu menjadi indikasi bahwa memang kepolisian baik secara individu maupun kelembagaan masih merasa sebagai badan yang memiliki kekuasaan terutama jika berharapan dengan rakyat kecil," ujarnya saat dihubungi, Jumat (30/1).

Baca juga : Viral Es Kue Dituduh Pakai Spons, TNI-Polri Minta Maaf, akan Ganti Rugi Kasur hingga Kulkas

Ketimpangan Penegakan Hukum
Sebaliknya, Fickar menyoroti adanya pelemahan sikap tegas aparat ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedudukan sosial tinggi. Hal ini memicu persepsi publik mengenai tebang pilih dalam penegakan hukum.

"Sementara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang-orang berduit dan berkedudukan, kewenangannya menjadi tumpul, bahkan tidak jarang kewenangan itu menjadi komoditi yang bernilai tinggi," kata Fickar.

Kondisi tersebut, lanjut dia, menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.' Fickar menilai sindiran tersebut lahir dari realitas objektif di lapangan.

Baca juga : Reformasi Polri Harus Fokus pada Profesionalisme, bukan Reposisi Lembaga

Urgensi Komite Reformasi Polri
Kesadaran atas persoalan struktural dan kultural inilah yang diyakini mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri. Langkah tersebut dipandang sebagai prioritas mendesak mengingat kerusakan di tubuh kepolisian sudah berlangsung lama.

"Jadi karena menyadari itu kemudian Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri, tidak heran program ini menjadi prioritas karena memang secara kultural kerusakannya sudah parah," jelasnya.

Namun, Fickar mengingatkan bahwa pembenahan institusi sebesar Polri tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan kultur yang telah mengakar membutuhkan komitmen kuat dan keteladanan dari pucuk pimpinan.

"Mengubah kultur yang sudah mendarah daging itu sulit, karena itu harus dimulai dari atas, dan di bawah itu terjadi karena meniru atasan-atasannya," pungkasnya. (Mir/P-2)