Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari. Kapolres Kudus Heru Dwi Purnomo mengatakan, tim KPK tiba di Mapolres Kudus sekitar pukul 03.30 WIB untuk melaksanakan pemeriksaan. Menurutnya, KPK sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat terkait peminjaman fasilitas.
“Benar, KPK berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan telah selesai,” ujar Heru, Senin (20/1) malam.
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan berlangsung hampir satu kali 24 jam, terhitung sejak dini hari hingga Senin malam. Setelah rangkaian pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.
“Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk materi pemeriksaan maupun pihak-pihak yang terlibat, kami tidak mengetahui. Hal teknis tersebut menjadi kewenangan penyidik KPK,” katanya.
Heru menambahkan, sekitar enam penyidik KPK terlibat dalam pemeriksaan tersebut. Polres Kudus sendiri hanya memfasilitasi satu ruang pemeriksaan dan tidak terlibat dalam substansi perkara.
Sementara itu, KPK juga disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah camat dan perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Pati. Pemeriksaan terhadap para camat dan perangkat desa tersebut dilaksanakan di lokasi terpisah, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang. (Ant/E-3)
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra pada 3 Februari 2026 difokuskan pada perencanaan anggaran dana desa.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved