Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo. Delapan orang itu terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa ketujuh orang tersebut terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa.
“Yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK terdiri dari dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Budi menambahkan, Sudewo bersama tujuh orang tersebut berstatus sebagai terduga pelaku tindak pidana korupsi, sehingga langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Seluruh pihak yang diamankan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Sebelumnya, KPK mencatat telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan sepanjang awal 2026. OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, untuk periode 2021-2026.
OTT kedua pada 2026 dikonfirmasi KPK pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Maidi, Wali Kota Kota Madiun, bersama 14 orang lainnya. Operasi tersebut terkait dugaan korupsi dalam proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).
Pada hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi OTT ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam OTT tersebut, Bupati Pati Sudewo turut diamankan terkait dugaan korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di wilayah tersebut. (Ant/E-3)
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved