Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Polri siap beradaptasi dan melakukan perubahan menyusul tren meningkatnya masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan ke polisi.
Jimly menjelaskan, pernyataan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI menunjukkan keterbukaan Polri terhadap kritik publik. Dalam rapat tersebut, Dedi mengakui adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi kepada damkar, sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa kesempatan.
"Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers. Menggambarkan bahwa pimpinan Kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah, jadi dia tidak 'denial', tidak menolak gitu," kata Jimly saat memberikan keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/11).
Menurut Jimly, sikap transparan Wakapolri di hadapan Komisi III menjadi bukti bahwa Polri sungguh-sungguh ingin memperbaiki layanan. Hal ini juga tercermin dari pembentukan Komisi Transformasi Internal Polri, yang turut mengikuti rapat-rapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Selama tiga bulan ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan terus menggelar audiensi dan menyerap aspirasi publik untuk merumuskan arah kebijakan reformasi. Hasilnya ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026.
Jimly mengajak masyarakat tetap optimistis akan adanya perbaikan signifikan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan kepolisian.
"Komisi Transformasi internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insya Allah langsung dikerjakan. Jadi optimis saja bahwa selama tiga bulan ke depan ini akan ada perbaikan," kata Jimly.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyoroti fenomena masyarakat yang lebih memilih menghubungi damkar ketimbang polisi saat menghadapi situasi darurat.
Menurut Yusril, masyarakat merasa lebih aman dan tidak takut ketika berinteraksi dengan petugas damkar. Fenomena ini, kata Yusril, harus menjadi perhatian bersama agar kehadiran polisi kembali menimbulkan rasa aman, mengayomi, dan melindungi publik. (P-4)
Fenomena yang terjadi saat ini, kata Yusril, harus dipikirkan bersama, sehingga menciptakan kesan polisi tidak menimbulkan rasa takut, melainkan menimbulkan rasa mengayomi dan rasa melindungi.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi Polri di tengah kekhawatiran bahwa berbagai rekomendasi perubahan kerap berhenti di atas kertas.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved