Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Polri siap beradaptasi dan melakukan perubahan menyusul tren meningkatnya masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan ke polisi.
Jimly menjelaskan, pernyataan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI menunjukkan keterbukaan Polri terhadap kritik publik. Dalam rapat tersebut, Dedi mengakui adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi kepada damkar, sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa kesempatan.
"Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers. Menggambarkan bahwa pimpinan Kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah, jadi dia tidak 'denial', tidak menolak gitu," kata Jimly saat memberikan keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/11).
Menurut Jimly, sikap transparan Wakapolri di hadapan Komisi III menjadi bukti bahwa Polri sungguh-sungguh ingin memperbaiki layanan. Hal ini juga tercermin dari pembentukan Komisi Transformasi Internal Polri, yang turut mengikuti rapat-rapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Selama tiga bulan ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan terus menggelar audiensi dan menyerap aspirasi publik untuk merumuskan arah kebijakan reformasi. Hasilnya ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026.
Jimly mengajak masyarakat tetap optimistis akan adanya perbaikan signifikan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan kepolisian.
"Komisi Transformasi internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insya Allah langsung dikerjakan. Jadi optimis saja bahwa selama tiga bulan ke depan ini akan ada perbaikan," kata Jimly.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyoroti fenomena masyarakat yang lebih memilih menghubungi damkar ketimbang polisi saat menghadapi situasi darurat.
Menurut Yusril, masyarakat merasa lebih aman dan tidak takut ketika berinteraksi dengan petugas damkar. Fenomena ini, kata Yusril, harus menjadi perhatian bersama agar kehadiran polisi kembali menimbulkan rasa aman, mengayomi, dan melindungi publik. (P-4)
Fenomena yang terjadi saat ini, kata Yusril, harus dipikirkan bersama, sehingga menciptakan kesan polisi tidak menimbulkan rasa takut, melainkan menimbulkan rasa mengayomi dan rasa melindungi.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyebut kasus kematian pelajar di Tual sebagai momentum reformasi kultur Polri. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Chairul Huda menilai kasus kekerasan anggota Brimob di Tual berakar pada persoalan police culture dan lemahnya kontrol penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved