Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Polri siap beradaptasi dan melakukan perubahan menyusul tren meningkatnya masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan ke polisi.
Jimly menjelaskan, pernyataan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI menunjukkan keterbukaan Polri terhadap kritik publik. Dalam rapat tersebut, Dedi mengakui adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi kepada damkar, sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa kesempatan.
"Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers. Menggambarkan bahwa pimpinan Kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah, jadi dia tidak 'denial', tidak menolak gitu," kata Jimly saat memberikan keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/11).
Menurut Jimly, sikap transparan Wakapolri di hadapan Komisi III menjadi bukti bahwa Polri sungguh-sungguh ingin memperbaiki layanan. Hal ini juga tercermin dari pembentukan Komisi Transformasi Internal Polri, yang turut mengikuti rapat-rapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Selama tiga bulan ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan terus menggelar audiensi dan menyerap aspirasi publik untuk merumuskan arah kebijakan reformasi. Hasilnya ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026.
Jimly mengajak masyarakat tetap optimistis akan adanya perbaikan signifikan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan kepolisian.
"Komisi Transformasi internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insya Allah langsung dikerjakan. Jadi optimis saja bahwa selama tiga bulan ke depan ini akan ada perbaikan," kata Jimly.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyoroti fenomena masyarakat yang lebih memilih menghubungi damkar ketimbang polisi saat menghadapi situasi darurat.
Menurut Yusril, masyarakat merasa lebih aman dan tidak takut ketika berinteraksi dengan petugas damkar. Fenomena ini, kata Yusril, harus menjadi perhatian bersama agar kehadiran polisi kembali menimbulkan rasa aman, mengayomi, dan melindungi publik. (P-4)
Fenomena yang terjadi saat ini, kata Yusril, harus dipikirkan bersama, sehingga menciptakan kesan polisi tidak menimbulkan rasa takut, melainkan menimbulkan rasa mengayomi dan rasa melindungi.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Lapas Kelas I Cipinang bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pengendalian peredaran vape etomidate yang melibatkan warga binaan.
KNAI mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga independensi dan stabilitas keamanan nasional.
USAI meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Polri menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah ke sejumlah wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved