Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Lalu, sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.
“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” kata Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa melalui keterangannya, Senin (24/11).
Herry melanjutkan, secara kumulatif, sebesar 69,5% responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik. Sedangkan 17,9% menjawab masih buruk, dan sebesar 12,6% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya, secara kumulatif sebesar 62,9% menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait indikator kinerja Polri, secara kumulatif sebesar 76,5% mengukur kinerja Polri baik, 14,3% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9% responden sudah puas, 19% menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Di indikator selanjutnya, Herry menjelaskan, sebesar 72% masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5% responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5% lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.
Pada indikator terakhir, mayoritas masyarakat setuju terhadap agenda reformasi Polri yang kini tengah bergulir.
"Sebesar 68,2% masyarakat setuju dengan Reformasi Polri, 14,9% responden menjawab tidak setuju, dan terakhir sebesar 16,9% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” kata Herry.
Diketahui, survei CISA dilakukan pada 14 November-20 November 2025. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. (H-4)
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved