Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Lalu, sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.
“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” kata Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa melalui keterangannya, Senin (24/11).
Herry melanjutkan, secara kumulatif, sebesar 69,5% responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik. Sedangkan 17,9% menjawab masih buruk, dan sebesar 12,6% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya, secara kumulatif sebesar 62,9% menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait indikator kinerja Polri, secara kumulatif sebesar 76,5% mengukur kinerja Polri baik, 14,3% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9% responden sudah puas, 19% menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Di indikator selanjutnya, Herry menjelaskan, sebesar 72% masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5% responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5% lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.
Pada indikator terakhir, mayoritas masyarakat setuju terhadap agenda reformasi Polri yang kini tengah bergulir.
"Sebesar 68,2% masyarakat setuju dengan Reformasi Polri, 14,9% responden menjawab tidak setuju, dan terakhir sebesar 16,9% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” kata Herry.
Diketahui, survei CISA dilakukan pada 14 November-20 November 2025. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. (H-4)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved