Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Lalu, sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.
“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” kata Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa melalui keterangannya, Senin (24/11).
Herry melanjutkan, secara kumulatif, sebesar 69,5% responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik. Sedangkan 17,9% menjawab masih buruk, dan sebesar 12,6% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya, secara kumulatif sebesar 62,9% menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait indikator kinerja Polri, secara kumulatif sebesar 76,5% mengukur kinerja Polri baik, 14,3% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9% responden sudah puas, 19% menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Di indikator selanjutnya, Herry menjelaskan, sebesar 72% masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5% responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5% lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.
Pada indikator terakhir, mayoritas masyarakat setuju terhadap agenda reformasi Polri yang kini tengah bergulir.
"Sebesar 68,2% masyarakat setuju dengan Reformasi Polri, 14,9% responden menjawab tidak setuju, dan terakhir sebesar 16,9% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” kata Herry.
Diketahui, survei CISA dilakukan pada 14 November-20 November 2025. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. (H-4)
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved