Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Salah satu temuannya, kepercayaan publik terhadap Kepolisian ternyata mengalami kenaikan.
"Dalam penegakkan hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian cenderung meningkat kepercayaannya,“ ungkap Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam meeting zoom,Minggu (26/3).
Survei dilakukan Indikator pada 9-16 Februari 2023, dengan sampel 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error—MoE) sekitar ±3.5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga: Indikator Politik: Kepercayaan publik pada Kejagung Capai 77,7 persen
Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian naik dibanding temuan survei sebelumnya. Pada November 2022 sebesar 58,2 persen, Desember 2022 (62,9 persen), dan Februari 2023 (68,4 persen).
Kenaikan kepercayaan ini diikuti dengan penurunan yang signifikan di tingkat ketidakpercayaan terhadap polisi dalam penegakan hukum. Tercatat pada November 2022 sebesar 40,2 persen, Desember 2022 (35,7 persen), dan Februari 2023 (30,3 persen).
Tren Ketidakpercayaan KPK dalam Penegakan Hukum Meningkat
Hal sebaliknya justru terjadi di KPK yang tren ketidakpercayaan dalam penegakkan hukum justru meningkat tajam dari Desember 2022 sebesar 24,3 persen, naik pada Februari 2023 menjadi 30,3 persen.
Baca juga: MAKI: KPK Kalah Bersaing dengan Kejaksaaan Agung
Adapun kepercayaan tehadap KPK dalam penegakan hukum naik dari Desember 2022 ke Februari 2023 meningkat 0,3 persen. Tercatat pada November 2022 sebesar 69,7 persen, Desember 2022 (72,5 persen), dan Februari 2023 (72,8 persen). (Ant/Ant/S-4)
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved