Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Alumni Universitas Terbuka (UT) Surabaya sekaligus pengusaha nasional, Hadi Wardoyo, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri, yang dinilainya sebagai tonggak penting untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam seminar bertema Literasi Data: Tantangan dan Peluang Lulusan UT Surabaya di Era Digital yang digelar di Airlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Hadi, reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan kekuasaan. “Hukum di Indonesia itu seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, ia menegakkan keadilan. Namun, jika disalahgunakan, justru melukai keadilan itu sendiri,” ujarnya di hadapan para lulusan UT Surabaya semester ganjil 2025/2026.
Ia menilai pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan langkah awal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kebenaran. “Komisi ini harus menjadi pengawal moral agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga membagikan pengalamannya bertemu Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, untuk membahas perjuangannya selama sembilan tahun dalam memperjuangkan keadilan hukum. Dari pertemuan tersebut, ia mendapat pesan agar tidak berhenti menegakkan kebenaran dan menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai teladan dalam kejujuran dan keteguhan sikap.
“Prof. Jimly berpesan untuk meneladani kejujuran dan kegigihan Presiden Prabowo Subianto. Beliau adalah patriot yang jujur dan pantang menyerah, terus berjuang meski beberapa kali gagal,” ujar Hadi.
Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum yang adil adalah inti dari rule of law. “Hukum boleh dibuat sebaik mungkin, tetapi jika penegakannya lemah, keadilan tidak akan pernah terwujud,” katanya.
Selain menyoroti pentingnya reformasi Polri dan penegakan hukum yang bersih, Hadi juga mengingatkan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama kesuksesan dalam hidup. Ia menyebut, kejujuran tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga landasan bagi perubahan sosial yang berkelanjutan.
Dalam sesi motivasi kepada lulusan UT Surabaya, Hadi membagikan enam kunci kesuksesan hidup: berpikir cerdas, berkomunikasi dengan baik, menjaga semangat hidup, berolahraga, beristirahat cukup, dan menjalin silaturahmi. “Namun di atas semua itu, kunci utamanya tetap kejujuran,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Direktur UT Surabaya Dr. Suparti, M.Pd., dan Ketua Ikatan Alumni UT Surabaya Dr. Endang Sriningsih, M.Si. Endang memuji Hadi sebagai alumni inspiratif yang berkontribusi dalam pengembangan inovasi dan dunia hukum.
Hadi, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Anugerah Indotama dan pemegang paten Konstruksi Jaring Rusuk Beton (KJRB), aktif di berbagai organisasi dan forum strategis di bidang hukum dan inovasi. Sebagai simbol apresiasi, ia menyerahkan lukisan QR Art logo UT kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UT, Meyta, sebagai kenang-kenangan mewakili alumni UT Surabaya. (E-3)
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif
Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.
Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Reformasi kali ini menyentuh aspek fundamental, yakni budaya kerja dan mentalitas para anggota Polri di lapangan.
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved