Gaji Hakim Naik 280 Persen, Peradilan Harus Bersih dari Korupsi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat integritas dan kesejahteraan aparat peradilan untuk bersih dari korupsi.

“Komisi III DPR mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hakim agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari tekanan ekonomi,” kata Abdullah, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Abdullah menekankan peningkatan kesejahteraan hakim harus disertai dengan reformasi sistemik dan pengawasan yang ketat agar tujuan utama, yakni menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan independen, benar-benar tercapai.

Baca juga : Hakim Naik Gaji, NasDem Harap tak Ada Lagi Jual Beli Putusan yang Coreng Keadilan

“Kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan," katanya.

Abdullah sepakat dengan pandangan Prabowo. Meski begitu, ia menyebut integritas hakim ditentukan dari nilai-nilai pribadinya masing-masing.

"Integritas tidak hanya dibentuk oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sistem nilai, etika, dan penegakan disiplin internal yang konsisten,” ungkap Abdullah. 

Baca juga : Pemerintah Meyakini Kenaikan Gaji Hakim Tekan Korupsi

Pada prinsipnya, Abdullah mendukung upaya Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas hakim. Hanya saja, ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran terkait kebijakan tersebut. 

"Peningkatan gaji yang signifikan harus memperhatikan keseimbangan fiskal negara, serta memastikan bahwa kebijakan serupa tidak menimbulkan kesenjangan antarprofesi penegak hukum lain seperti jaksa, panitera, dan aparat penegak hukum di tingkat bawah yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan," jelasnya.

Abdullah juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi di sektor peradilan tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, tetapi membutuhkan penguatan budaya integritas, perbaikan sistem rekrutmen, dan transparansi putusan agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat meningkat. (H-4)