Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah membuka kembali 122 juta rekening dormant yang sempat diblokir. Ia mengapresiasi langkah PPATK dalam merespons kritik publik dan membuka kembali rekening yang diblokir. Ia mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi kebijakan serupa yang menyulitkan masyarakat.
“Saya mengapresiasi PPATK yang cepat merevisi kebijakannya, sadar bahwa ada kekeliruan. Memang harus seperti ini. Ini menunjukkan institusi responsif usai mendengar masukan dan keresahan publik,” kata Sahroni, melalui keterangannya, Rabu (6/8).
Sahroni berharap PPATK lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menyusahkan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat akan lebih sensitif terlebih menyangkut keuangan.
“Apalagi menyangkut aliran keuangan yang sifatnya sensitif bagi setiap orang. Janganlah, pokoknya kita menyusahkan rakyat,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi beragam pengguna rekening di Indonesia. Terutama masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital atau paham layanan perbankan. Meskipun dimaksudkan dengan tujuan yang baik untuk mencegah kejahatan keuangan, tetap saja jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru jadi merepotkan masyarakat.
“Apalagi ingat, pengguna rekening bank di Indonesia beragam. Ada lansia, ada masyarakat pedesaan, bahkan ada yang belum cukup teredukasi soal transaksi perbankan,” tuturnya.
Selama diblokir oleh PPATK, kata Sahroni, banyak masyarakat terutama orang tua yang kebingungan terutama mereka yang tidak memakai bank digital.
“Mereka bisa bingung dan panik jika rekening tiba-tiba tidak bisa digunakan. Mau melapor bingung harus ke mana, tidak ada yang membantu dan menjangkau mereka. Hal seperti ini yang harus dipertimbangkan,” pungkasnya.(M-2)
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved