Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Ia mengatakan Israel telah berulang kali melakukan serangan terbuka atau agresi kepada banyak negara, yakni Palestina, Libanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak.
"Jika di akumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat sanksi apapun dari PBB," kata Said melalui keterangannya, Jumat (13/6).
Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI itu mengungkapkan terbaru Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional.
Ia menilai tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak masif terhadap kemanusiaan. Untuk menghindari eskalasi konflik lebih luas dan mematikan, yang dapat mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB.
"Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," kata Said.
Selain itu, Said menilai pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia
Tak hanya itu, Said meminta pemerintah Indonesia bersama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.
Lebih lanjut, Said meminta pemerintah Indonesia mengajak negara negara konferensi Islam dan ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
"Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah," pungkasnya. (Faj/M-3)
AMERIKA Serikat menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Libanon, dan Yordania sebagai kelompok teroris. Maklum, organisasi itu sudah lama menjadi musuh Israel.
Militer Israel mengklaim serangannya menewaskan tiga anggota Hizbullah.
Presiden Libanon Joseph Aoun menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan perdamaian sekaligus menata ulang keamanan domestik.
Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Libanon selatan kurang dari sehari setelah pembicaraan langsung pertama.
Pertemuan yang berlangsung di markas UNIFIL menjadi babak baru dari mekanisme pemantauan gencatan senjata setahun terakhir di tengah perang Israel-Hizbullah.
PAUS Leo XIV menyerukan diakhiri perang antara Israel dan Hizbullah di Libanon, kemarin.
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Ketegasan sikap kepolisian dalam kasus ini dapat memberikan efek jera terhadap seluruh anggota agar tidak lagi melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved