KPK: Kenaikan Gaji Hakim Diharapkan Jadi Benteng Cegah Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meningkatkan gaji hakim di Indonesia. Kebijakan ini diharap menjadi benteng untuk mencegah korupsi menyeret para sang pengadil.

“KPK berharap dengan adanya kenaikan gaji, adanya kenaikan kesejahteraan, ini juga membentengi, ini juga bisa membentengi diri begitu ya, dari godaan-godaan ataupun potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6).

Meski begitu, KPK menegaskan kenaikan gaji tidak menjamin hakim bebas korupsi dalam bekerja. Pemantauan terhadap kerja para wakil tuhan itu diminta tetap dijalankan.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Tentu, selain kenaikan gaji juga dibutuhkan pengawasan yang kuat, sehingga, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Budi.

KPK berharap kenaikan gaji hakim dibarengi dengan penguatan sistem antikorupsi di sektor pengadilan. Sehingga, kata Budi, celah korupsi bisa benar-benar tertutup.

“Tentu ini juga berlaku secara umum, tidak hanya pada hakim saja, bahwa untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang berintegritas, tentu dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang sistemik,” ujar Budi.

Baca juga : Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan hingga 280%. Hal tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (12/6).

"Saya, Prabowo Subianto, Presiden ke-8  Republik Indonesia, hari ini mengumumkan bahwa gaji para hakim akan dinaikkan," ujar Prabowo. (Can/P-2)